Sabtu 13 Feb 2016 21:01 WIB

Kemenristekdikti: Pembukaan Prodi Bergantung Situasi Daerah

Kemenristekdikti
Kemenristekdikti

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dirjen Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Patdono Suwignjo mengatakan pembukaan program studi baru harus berdasarkan kondisi daerah.

"Kondisi daerah satu dengan daerah lain berbeda, ada daerah yang sudah jenuh dan ada juga yang tidak," ujar Patdono di Jakarta, Sabtu.

Dia memberi contoh untuk program studi kesehatan, kebidanan maupun kedokteran gigi di daerah Jawa dan Bali sudah mengalami tahap yang jenuh. Namun di pulau lain seperti Sulawesi, masih banyak diperlukan.

Begitu juga di Jawa dan Bali untuk program studi pendidikan guru sudah mengalami titik jenuh, tapi di luar Jawa dan Bali malah sebaliknya."Untuk yang masih membutuhkan, kita bebaskan."

Kemenristekdikti melakukan moratorium terhadap akademi kesehatan dan kebidanan, hal itu dilakukan karena di beberapa daerah sudah mengalami titik jenuh. Artinya antara lulusan dan permintaan kerja tidak lagi seimbang, akibatnya lulusannya tidak terserap dengan baik.

"Kami memberi solusi, bagi daerah yang mengalami moratorium bisa meningkatkannya ke jenjang sarjana, ataupun pascasarjana. Selama ini, banyak yang hanya "mentok" sampai diploma tiga," jelas dia.

Disinggung sampai kapan moratorium akan dilakukan, Patdono mengatakan moratorium dilakukan hingga rasio antara lulusan dan permintaan tenaga kerja membaik.

Pihak Kemenristekdikti juga mempersingkat pengurusan izin program studi baru yang sebelumnya membutuhkan waktu selama satu tahun menjadi tiga bulan.

Sebelum 2015, katanya, pihak perguruan tinggi yang ingin mengurus izin prodi harus datang menyerahkan proposal, sistem manual, tidak perlu ada penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN PT) terkait akreditasi minimum, proses pemberian bisa sampai dua tahun, serta pemohon sering kali datang ke Jakarta menanyakan kemajuan dari proposalnya.

Sejak Januari 2015, pihak Kemenristekdikti melakukan reformasi birokrasi dalam proses layanan administrasi sistem izin pendirian atau perubahan bentuk perguruan tinggi serta pembukaan program studi digital atau "online" (daring/dalam jaringan internet).

Proses layanan administrasi yang dapat dilakukan secara "online" bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang bersih dan efisien bagi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kelembagaan di bidang pendidikan tinggi.

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement