REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, pemangkasan anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tidak akan mempengaruhi program prioritas. Hal ini tidak akan menganggu biaya beasiswa.
“Biaya untuk beasiswa seperti Bidikmisi dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) tidak akan terganggu,” kata Nasir usai rapat koordinasi (rakor) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta, Jumat (10/6). Target dan program beasiswa ini akan tetap berjalan seperti biasanya.
Selain itu, pemangkasan tidak akan menganggu anggaran belanjan gaji para pegawai. “Kalau dipotong bisa geger itu,” kata dia. Kemudian anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan BOP Perawatan Gedung juga dipastikan aman.
Menurut Nasir, pemerintah hanya mencoba efisensikan anggaran pada perjalanan dinas. “Itu yang biasanya empat kali dalam sebulan bagaimana caranya diefisiensikan menjadi dua bulan sekali,” kata dia. Kegiatan rapat pun diusahakan agar dipadatkan sehingga tidak mengeluarkan anggaran lebih besar.
Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 Kemenristekdikti sebesar Rp 40,6 triliun. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2016 dan Surat Menkeu Nomor S-377/MK.02/2016, Kemenristekdikti perlu melakukan penghematan sebesar Rp 1,9 triliun.
Sebelumnya, dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI, anggota Komisi X dari fraksi Partai Demokrat, Rinto Subekti kurang setuju dengan besaran pemangkasan anggaran itu. Pemangkasan anggaran tersebut dikhawatirkan membuat ruang gerak Kemenristekdikti menjadi terhambat. “Seharusnya minta tambahan agar tidak muncul demo di perguruan tinggi. BOPTN harusnya diperbanyak sehingga mengurangi Uang Kuliah Tunggal (UKT)," ujar dia.