REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Rencana pembentukan Badan Siber Provinsi Jawa Barat menjadi gagasan yang terlontar dalam Seminar Nasional bertajuk Indonesia Cyber Diplomasi Forum 2018 di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, akhir pekan lalu. Gagasan itu merupakan jawaban atas tingginya ancaman penyebaran berita bohong atau hoaks.

Seminar Nasional diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Aequalis Consultant.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa turut hadir dalam acara yang diikuti oleh mahasiswa se-Bandung Raya, organisasi kepemudaan, pemerintahan daerah di Provinsi Jabar. Hadir pula dalam acara tersebut Deputi Bidang Proteksi Infrastruktur Infirmasi Kritikal BSSN Agung Nugraha, Dosen Senior Departemen Hubungan Internasional FISIP UNPAD Teuku Rezasyah, Pejabat Fungsional Diplomat Utama Kementerian Luar Negeri Chilman Arisman, serta Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Litfi Rauf.

Penyelenggara sengaja mengangkat isu cyber threat yang saat ini kian membahayakan. Menurut Sekda Jabar Iwa Karniwa, Pemerintah Provinsi Jabar akan melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengantisipasi kejahatan siber, yang salah satunya berupa penyebaran hoaks. Kata dia, salah satu upayanya yaitu dengan membentuk Badan Siber Jawa Barat.

‘’Dalam menangkal sekaligus mengurangi berita-berita hoaks, maka kita akan membentuk Badan Siber Jawa barat,’’ ujar Iwa. Dia menyatakan, gagasan itu merupakan salah satu hasil pembicaraan dengan BSSN, belum lama ini. Diakui dia, penyebaran berita hoaks di Jabar kian massif, dan telah menimbulkan kekhawatiran dan ancaman baik bagi masyarakat ataupun pemerintah.

Iwan menjelaskan, penguna internet di Provinsi Jabar mencapai 25 juta jiwa. Untuk itu, pihaknya menilai, dibutuhkan perlindungan dari penyebaran hoaks, yang juga bisa mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Kepala Pusat Studi Asean, Asia Afrika dan Timur Tengah, Dr Windy Dermawan mengatakan, penyelenggaraan seminar dimaksudkan sebagai sarana mendiskusikan perkembangan diplomasi siber. Kata dia, perkembangan ancaman siber harus disikapi dengan serius, salah satunya dengan mengadakan seminar Indonesia Cyber Diplomacy Forum.

Sementara Ceo Aequalis Consultant Affabile Rifawan menambahkan, Indonesia Cyber Diplomacy Forum dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi. Harapannya, tutur dia, agar setiap elemen masyarakat Indonesia, mulai dari mahasiswa, pemuda, pelaku e-comerce, aparatur sipil negara bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran siber (cyber awareness).

“Seluruh lapisan masyarakat harus sadar akan adanya ancaman cyber, sehingga bisa melakukan pencegahan,’’ ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika