REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kasus dugaan adanya eksploitasi atau kerja paksa ratusan mahasiswa Indonesia di Taiwan kini mulai merebak di Tanah Air. Isu ini tentu mendapat perhatian dari berbagai elemen pendidikan salah satunya rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Joni Hermana.

Joni menilai, ada kekeliruan dan ketidaktelitian pihak terkait di Indonesia ketika hendak menyetujui nota kesepahaman program New Southbound Policy atau program kuliah-magang di Taiwan tersebut. Karena berdasar pada informasi yang diterima Joni, universitas yang diduga mempekerjakan mahasiswa Indonesia di pabrik-pabrik secara tidak wajar tersebut mayoritasnya adalah universitas swasta yang reputasinya kurang baik.

“Semua (Universitas) yang disinyalir melakukan pelanggaran di atas adalah universitas swasta. Saran kami adalah mohon untuk memperhatikan reputasi Universitas mereka (pihak asing) sebelum kerjasama,” kata Joni saat dihubungi Republika, Kamis (3/1).

Untuk memperhatikan reputasi kampus mitra di luar negeri, lanjut Joni, pihak Indonesia dapat menggunakan sistem standar internasional yang berlaku. Misalnya standar internasional QSWORLD atau juga THES.