Selasa 22 Oct 2019 19:35 WIB

UT Terus Kembangkan Peran Sebagai Cyber University

Salah satu program strategis adalah pengambilan maka kuliah daring.

Rektor Universitas Terbuka (UT), Prof Ojat Darojat (kiri) dan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X (kedua kiri) dalam acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam bidang Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (MPJJ) dengan tema 'Memperkokoh Kapasitas dan Kualitas Layanan, Meningkatkan Kepuasan Masyarakat' di Yogyakarta, Selasa (22/10).
Foto: dokpri
Rektor Universitas Terbuka (UT), Prof Ojat Darojat (kiri) dan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X (kedua kiri) dalam acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam bidang Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (MPJJ) dengan tema 'Memperkokoh Kapasitas dan Kualitas Layanan, Meningkatkan Kepuasan Masyarakat' di Yogyakarta, Selasa (22/10).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menginjak usia ke-35 tahun, Universitas Terbuka (UT) terus berupaya mengembangkan perannya sebagai cyber university. 

"Karena sebagai pelopor pendidikan terbuka dan jarak jauh dituntut untuk terus memodernisasi diri melalui peningkatan kapasitas dan perbaikan kualitas layanan," kata Rektor UT, Prof Ojat Darojat, dalam acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dalam bidang Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (MPJJ) dengan tema 'Memperkokoh Kapasitas dan Kualitas Layanan, Meningkatkan Kepuasan Masyarakat' di Yogyakarta, Selasa (22/10).

Salah satu program strategis yang saat ini dikembangkan UT untuk perluasan akses dan peningkatan daya jangkau pendidikan adalah pengambilan mata kuliah daring oleh perguruan tinggi melalui Program Mata Kuliah Mandiri (PMKM).

"Penandatanganan kerja sama telah dilakukan di antaranya UI, IPB, ITERA, UNY, UNNES, UNM, UM, UNDIKSHA, PNM, dan POLBAN," katanya.

Selain itu dilakukan pengembangan nasional yang akan ditawarkan secara nasional untuk seluruh mahasiswa di perguruan tinggi. Ketiga, membuka program S1 Pariwisata, S2 Studi Lingkungan dan program Doktor Ilmu Manajemen (DIM) dan program Doktor Administrasi Publik (DAP) dengan sistem jarak jauh.

"Selain itu pemerintah mengarahkan UT untuk mengkaji perubahan status UT dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)," tuturnya.

RTM yang dilaksanakan 21-26 Oktober 2019 dihadiri oleh unsur pimpinan dari UT Pusat dan 39 Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) di seluruh Indonesia, dengan rincian 48 pimpinan UT pusat dan 117 pimpinan UPBJJ-UT.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement