REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Distribusi Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari pemerintah pusat selama ini diberikan sama rata di seluruh sekolah dasar (SD) di Indonesia.

Karenanya akan digagas sebuah formulasi baru bagi distribusi BOSDA. Formulasi baru ini merupakan hasil implementasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Bank Dunia.

Formulasi baru distribusi BOSDA tersebut akan dipaparkan ke publik pada seminar hasil program Basic Education capacity trust fund (BEC-TF) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada 8-9 Maret 2013 mendatang. Menurut panitia seminar, Prof Badrun KW, kegiatan ini merupakan diseminasi hasil penelitian Bank Dunia dan Kemendikbud terkait delapan program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kedelapan program tersebut kata dia adalah, Took for reporting and information management by school (TRIMS), wahana aplikasi pendidikan dan informasi yang baik (Wapik), BOSDA, sistem layanan masyarakat dan penanganan pengaduan program BOSDA, program pengembangan BOSDA, Inisiatif sekolah aman di Indonesia, clean energy resource to drive advances in schooling di Indonesia dan bantu sekolahku for Indonesia golden generation. "BOSDA Formula baru ini khusus untuk pendidikan dasar. Apakah nanti akan dibagi rata lagi, atau yang kaya tidak dapat atau bagaimana. Nanti akan dipaparkan langsung oleh Kemendikbud," tambahnya.

Ketua Program Studi PEPPPs UNY, Djemari Mardapi mengatakan, diseminasi hasil penelitian Bank Dunia dan Kemendikbud tersebut dilakukan di lima perguruan tinggi di Indonesia. Kelima perguruan tersebut adalah, Universitas Andalas, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Mataram.

"Semua stake holder kita undang mengikuti kegiatan ini, baik Dinas pendidikan, praktisi pendidikan hingga anggota DPRD setempat," jelasnya. Djemari telah mengundang 200 perwakilan daerah untuk mengikuti kegiatan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika