REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Kadarmanta Baskara Aji mengatakan fenomena putus sekolah di daerah setempat minim terjadi.

"Angka anak putus sekolah sangat kecil sekarang berkisar 0,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kalaupun ada yang tidak melanjutkan akan langusng kami tampung,"katanya di Yogyakarta, Ahad (7/7).

Menurut dia, sebagai pendorong semangat belajar siswa putus sekolah di daerah setempat, pihak dinas pendidikan pemuda dan olahraga (disdikpora) selalu mengupayakan pemanfaatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai sekolah alternatif.

"Setiap ada siswa putus sekolah dari dulu selalu kami dorong untuk memanfaatkannya (PKBM). Mereka dapat pilihan kejar paket A, B, dan C," katanya.

Selain itu, menurut dia, putus sekolah yang disebabkan minim biaya tidak perlu terjadi. Sebab, telah tersedia dana biaya operasional sekolah (BOS) yang telah disediakan pemerintah untuk membantu meringankan para siswa.

"Selain dana BOS, bantuan siswa miskin (BSM) juga akan mulai disalurkan pemerintah bulan inii (Juli)," katanya.

Sementara itu, baik untuk sekolah berstatus negeri maupun swasta, ia juga telah melarang terjadinya praktik pungutan terhadap siswa sebagai proses masuk sekolah.

"Misalkan untuk masuk sekolah menengah pertama (SMP) praktik pungutan maupun tes mas masuk juga kami larang. Bagi yang tetap melakukan tentu akan mendapatkan sanksi," kata Aji.

Ikuti Whatsapp Channel Republika