REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta, Moh Arief menyampaikan masalah program pendidikan yang saat ini terjadi adalah penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SMP.

Menurutnya terhambatnya bantuan dana tersebut disalurkan ke sekolah karena pemerintah belum mencairkan dananya. "Ya yang disalurkan baru 38 persen. Berarti 60 persen lebih belum," tutur Arief di Balai Kota pada acara Konferensi PGRI se-Ibu Kota, Jumat (13/2).

Ia menyampaikan problem ini sedang dicari solusinya. Saat ini PGRI dan Dinas Pendidikan terus berkomunikasi untuk memecahkan masalah tersebut. Sedangkan untuk aspek lain, terutama kesejahteraan guru, Arief menyampaikan kondisinya baik-baik saja.

Saat ini Kepala Dinas akan mengeluarkan SK bagi guru honorer, agar mereka mendapat anggaran gaji. "Kami sudah diskusikan masalah ini dengan Komisi E DPRD," katanya.

Sekarang sudah ada 750 guru PNS golongan A II. Kemudian akan ditambah jumlahnya untuk mengganti pengajar yang telah meninggal dan pensiun. Untuk sertifikasi, Arief menyampaikan Pemprov DKI sudah membayarkannya pada semua guru.

Arief berpandangan bahwa kesejahteraan guru di DKI sudah sangat baik. Terutama dengan sistem tunjangan kerja daerah (TKD) yang akan segera diberlakukan. Ia menyampaikan ada penambahan pendapatan guru PNS sebesar Rp 1,1 juta berdasarkan TKD statis. Sedangkan untuk TKD dinamis, berdasarkan kinerja guru sendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika