REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Angka buta aksara di Indonesia semakin menurun, bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), yakni sebesar 3,7 persen dari total populasi berusia 15-59 tahun.
Meskipun angka itu telah melampaui target yang ditetapkan UNESCO, yaitu maksimal lima persen dari jumlah penduduk suatu negara di tahun 2015, sesungguhnya jumlah tersebut masih terbilang cukup besar, yakni sebesar 5,9 juta orang.
"Hal itu menjadi tantangan besar kita," ujar Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Pahala Simanjuntak, saat ditemui di sela-sela acara Hari Aksara Internasional (HAI) ke-50 Tingkat Nasional 2015 di Lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/10).
Jawa Timur menjadi provinsi dengan angka tunaaksara terbesar dengan jumlah mencapai 1,4 juta orang. Berturut-turut di bawahnya adalah Jawa Tengah (943 ribu), Jawa Barat (604 ribu), Papua (584 ribu), dan Sulawesi Selatan (375 ribu).
Sementara, di tingkat kabupaten/kota, Jember menjadi kota terpadat buta aksara dengan angkat mencapai 167 ribu orang. Menyusul di bawahnya adalah Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Deiyai.
Untuk memberantas angka buta aksara ini, Kemendikbud mengumpulkan seluruh kepala dinas pendidikan pada acara Hari Aksara Internasional (HAI) ke-50 yang digelar selama tiga hari pada 22-24 Oktober 2015. Melalui kegiatan peringatan ini diharapkan pemberantasan buta aksara dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun.
"Kami berharap target tercapai dalam dua tahun. Pengembangan pendidikan keaksaraan ke depan harus dikembangkan untuk memperkuat kemandirian dan kewirausahaan," ujarnya.
Saat ini, pemerintah telah memfasilitasi sekitar 100 lembaga penyelenggara program keaksaraan Usaha Mandiri dan Aksara Kewirausahaan seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Pemerintah akan terus mendorong lembaga-lembaga tersebut dengan berbagai macam penghargaan agar mereka semakin termotivasi.
"Melalui program lanjutan pasca keaksaraan dasar ini banyak warga belajar yang akhirnya memiliki keterampilan dan mampu memiliki usaha, baik secara pribadi maupun kelompok," katanya menambahkan.
