REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih mengkaji pengiriman guru ke negara yang didiami oleh banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) seperti Arab Saudi, Hongkong, dan Cina untuk memberikan pendidikan kepada anak TKI.
Hal ini disampaikan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata usai melepas 101 guru yamg diberangkatkan ke Sabah, Malaysia dan Mindanao, Filipina pada Rabu (11/11) malam.
"Saat ini kami sedang memetakan wilayah mana saja yang memungkinkan dilakukan pengiriman guru," ujar Sumarna.
Namun, dia melanjutkan, proses ini tidak mudah karena harus ada kesepakatan antarpemerintah. Yang pasti, tutur Sumarna, pemerintah tidak akan melepaskan tanggung jawab atas pendidikan anak-anak Indonesia di negara lain.
"Penting bagi negara untuk terus hadir di tengah WNI, khususnya TKI, di luar negeri," kata dia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirimkan 101 guru ke Malaysia dan Filipina. Rinciannya, 90 guru jenjang pendidikan dasar (Dikdas) dan enam guru pendidikan menengah (Dikmen) dikirim ke Sabah, Malaysia serta lima orang diberangkatkan ke Mindanao, Filipina.
Ratusan pengajar yang diseleksi di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) tersebut akan mengajar di Malaysia dan Filipina selama dua tahun, mulai dari November 2015, dan mendapatkan gaji Rp15 juta per bulan.
Para pengajar tersebut, disebut Kemendikbud, seperti juga ratusan guru yang telah dikirim sebelumnya, juga memperoleh jaminan keamanan dan kesehatan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara bersangkutan.
Nantinya mereka akan mengajar sesuai dengan kurikulum Indonesia, dan ada materi-materi khusus mengenai wawasan kebangsaan NKRI serta kewirausahaan.