REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Fakih meminta pemerintah menyiapkan alternatif lain untuk mengukur mutu pendidikan jika moratorium Ujian Nasional (UN) dilaksanakan. Sebab, UN selama ini dijadikan alat ukur mutu pendidikan oleh pemerintah.

“Kalau UN tidak dilakukan maka alat evaluasi harus tetap terpantau sehingga meyakinkan kita bahwa pendidikan kita mengalami kemajuan,” ujar Fikri saat dihubungi Republika, Senin (28/11).

Politikus Partai Keadilan Sejahteran (PKS) itu mencontohkan, pemerintah bisa mendorong sekolah untuk meningkatkan daya serap mata pelajaran. Disamping itu, pemerintah juga perlu melakukan pemantauan secara berkala ke sekolah.

Fikri mengakui selama ini UN selalu menakutkan bagi siswa. Pasalnya, dia menilai, UN dijadikan sebagai syarat kelulusan. Selain itu, UN juga menjadi tolak ukur kemampuan siswa.

“Jadi bagaimana pemerintah mengukur kemampuan tapi tidak mesti menentukan kelulusan,” kata Fikri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika