Selasa 28 Feb 2017 22:21 WIB

Wapres Luncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri di Mojokerto

Rep: Binti Sholikah/ Red: Bayu Hermawan
 Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan pada Penutupan Tanwir Muhammadiyah di Islamic Center, Ambon, Maluku, Ahad (26/2).
Foto: Republika/ Wihdan
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan pada Penutupan Tanwir Muhammadiyah di Islamic Center, Ambon, Maluku, Ahad (26/2).

REPUBLIKA.CO.ID, MOJOKERTO -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri di PT Dwi Prima Sentosa, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (28/2). Program tersebut merupakan kerja sama Kementerian Perindustrin (Kemenperin), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta lebih dari 49 perusahaan.

Program tersebut untuk mendorong penyiapan tenaga produktif dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan/vokasi. Kerjasama antara pemerintah dengan sektor industri diharapkan meningkatkan daya saing bangsa.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, negara maju identik dengan industri. Perkembangan industri didorong oleh tiga hal, yakni, teknologi, modal dan sumber daya manusia (SDM) yang terampil.

"Apa yang dilakukan hari ini adalah kerja sama jalan tengah antara kebutuhan industri dengan kebutuhan anak muda. Inilah link and match," jelasnya.

Peluncuran program link and match tersebut merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Program tersebut juga sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman lima Menteri pada Januari 2017 antara Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan, Kemendikbud menyiapkan kebijakan revitalisasi SMK seperti penyelarasan kurikulum dengan dunia usaha dan industri (DUDI). Selain itu, penyediaan sumber daya guru-guru produktif yang siap mendidik para siswa untuk menjadi tenaga terampil yang andal dan berdaya saing. 

"Kami menyambut baik realisasi kerja sama lintas sektor, antara pemerintah pusat dan daerah serta industri dan dunia usaha. Setiap SMK harus punya mitra industri dan usaha," ujar Mendikbud.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini telah tersusun program pembinaan dan pengembangan yang link and match antara SMK dan industri. Targetnya pada 2019 sebanyak 1.775 SMK, meliputi 845 ribu siswa dapat terhubung dan bersinergi dengan 355 perusahaan industri.

"Untuk tahap pertama, pada kegiatan peluncuran program pendidikan vokasi industri saat ini, akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 49 perusahaan industri dengan 214 SMK di Provinsi Jawa Timur. Tahap selanjutnya pada 2017 akan diluncurkan secara bertahap di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta dan Banten," jelas Menperin.

Sebelumnya, Mendikbud melakukan kunjungan ke SMK Negeri 1 Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Dalam kegiatan tersebut, Mendikbud mengapresiasi beragam karya siswa seperti pakaian yang dibuat dengan menggunakan kain nusantara, berupa batik, ikat maupun tenun.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement