REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy optimistis semua daerah telah menerima soal ujian nasional kertas pensil (UNKP). Hal tersebut berdasarkan kunjungan dan pantuan ke percetakan di sejumlah provinsi. "Jadi saat ini saya kira tidak ada satu pun provinsi yang belum menerima soal," kata dia kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Selain itu, ia melanjutkan, Kemendikbud juga mengupayakan kemanan distribusi logistik soal UNKP yang melibatkan aparat keamanan. Selain itu, Kemendikbud juga menggandeng Ombudsman RI (ORI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) agar soal berbasis kertas tidak mengalami kebocoran.
Sementara untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK), ia melanjutkan, Kemendikbud menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk ikut membantu mengamankan proses lalu lintas di jaringan internet.
Kendati demikian, Mendikbud tetap meminta kerja sama semua pihak agar beritikad baik menyukseskan UN. Ia mengakui kemampuan teknologi yang dimiliki Kemendikbud tidak terlalu hebat. Sehingga, ia mewanti-wanti pada para peretas mau bekerja sama untuk tidak menjalankan aksinya.
"Saya tahu mungkin kemampuan teknologi kami enggak hebat-hemat amat dan masih banyak yang lebih hebat. Tetap, saya kira jika semua ada niat positif, saya yakin semua bisa," jelasnya.
Selain itu, Mendikbud mengaku juga menjalin kerja sama dengan PLN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Berdasarkan data Puspendik, sebanyak 7,7 juta siswa anak melaksanakan UN. Jumlah tersebut berasal dari 98 ribu satuan pendidikan. Pada jenjang SMP/MTs terdapat 1.354.619 peserta dari 11.128 sekolah (32,21 persen) melaksanakan UNBK, jenjang SMA/MA terdapat 1.145.341 pelajar dari 9.661 sekolah (63,20 persen) melaksanakan UNBK, jenjang SMK terdapat 1.176.712 pelajar dari 9.832 sekolah (88,66 persen) melaksanakan UNBK. Sementara itu, sebanyak 3.948.446 pelajar dari 64.780 sekolah (51,07 persen) melaksanakan UNPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika