REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyampaikan akan membenahi teknis dalam kebijakan program penguatan pendidikan karakter (PPK) atau juga dikenal Full Day School. Pembenahan petunjuk teknis dari program ini juga melibatkan Kementerian Agama.
“Pasti akan kita benahi, toh inikan juknis juga belum disusun. Saya juga ini tadi, saya sudah staf-staf dari Kemendikbud dengan Kemenag juga sudah berkoordinasi untuk mengatur petunjuk teknisnya,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/6).
Muhadjir mengatakan telah mengklarifikasi adanya polemik program FDS ini kepada Presiden. Kendati demikian, ia enggan menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait program ini.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan telah berkomunikasi dengan Mendikbud terkait program FDS ini. Lukman meminta agar Mendikbud dapat menjelaskan secara menyeluruh kebijakan ini sehingga tidak disalahartikan oleh masyarakat, khususnya di kalangan pondok pesantren dan juga Madrasah Diniyah.
Program PPK Telah Diuji Coba di Sejumlah Sekolah
“Jadi perlu ada sosialisasi lebih masif kalau memang kebijakan ini dilaksanakan,” kata Lukman.
Lukman juga meminta Mendikbud agar kebijakan ini tak memberikan dampak negatif terhadap keberadaan Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah, kata dia, justru diperlukan untuk memperkuat pembelajaran siswa. Karena itu, menurut Lukman, jika kebijakan ini diberlakukan, maka diperlukan kerjasama dengan madrasah.
Lukman pun menyarankan agar dilakukan sosialisasi yang lebih masif dengan mengundang para pemangku kepentingan termasuk guru dan kelompok keagamaan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan program full day school (FDS) masih akan dievaluasi lebih lanjut melalui rapat terbatas (ratas) bersama presiden. Sebab, setiap keputusan yang menyangkut masyarakat banyak tidak bisa hanya diputuskan di tingkat menteri saja.
Menurut JK, penerapan program FDS ini juga harus ditinjau dari kesiapan di daerah yang berbeda-beda sehingga tidak bisa dilakukan secara serentak. Apabila program FDS ini diterapkan, kemungkinan akan dilakukan secara bertahap.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menerapkan lima hari sekolah dalam sepekan mulai tahun ajaran baru 2017/2018 atau Juli 2017. Pelajar akan bersekolah lima kali dalam sepekan dan delapan jam setiap harinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika