REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin menilai, kebijakan sekolah lima hari adalah model yang bagus untuk dijalankan, meski ada juga yang menolak. Ia menilai penolakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena segala keputusan pasti menimbulkan pro kontra.
“Segala keputusan yang diambil di Indonesia selalu menghadirkan pro dan kontra termasuk rencana sekolah lima hari,” kata Mahyudin dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (16/6).
Menurutnya, pro dan kontra tersebut harus dicari solusi agar model pendidikan yang dinilainya bagus itu bisa berjalan. Solusi yang diusulkan Mahyudin adalah penerapan kebijakan sekolah lima hari di perkotaan terlebih dahulu, sebelum dilakukan menyeluruh ke seluruh daerah di Indonesia.
“Dicoba di daerah perkotaan, tidak harus sekaligus serentak di seluruh Indonesia,'' katanya. ''Kemudian jam sekolah tidak harus full day, mata pelajaran yang ada tidak harus dipadatkan.''
Untuk teknis dalam menjalankan kebijakan sekolah lima hari, Mahyudin menyarankan untuk melihat sekolah-sekolah yang sudah menerapkan dan sukses serta bagus hasilnya. “Sekolah itu selanjutnya bisa menjadi contoh dan bisa dilakukan,” kata Mahyudin.