REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengusulkan adanya moratorium pengajuan program studi (prodi) kependidikan dan pendirian Sekolah Tinggi Kependidikan dan Ilmu Pendidikan (STKIP). Moratorium dinilai efektif untuk menyelesaikan persoalan over supply sarjana pendidikan (S.Pd).

"Jalan keluar persoalan over supply sarjana pendidikan salah satunya moratorium pembukaan pengajuan prodi-prodi baru di kampus LPTK (pendidikan), pendirian STKIP juga mesti dimoratorium," kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim saat dihubungi Republika, Selasa (16/10).

(Baca: Kemendikbud Godok Pedoman Skema PPDB yang Baru)

Kendati begitu, menurut dia, moratorium jangan diterapkan untuk semua prodi kependidikan. Pemerintah harus mengklasifikasikan prodi mana saja yang lulusannya masih kurang dan diperlukan.

"Prodi-prodi tertentu saja berdasarkan akreditasinya," tegas dia.

Dia berpendapat, usulan moratorium pendirian STKIP penting dilakukan karena inti masalah terjadinya over supply S.Pd adalah menjamurnya STKIP abal-abal. Yang mana STKIP tersebut memiliki akreditasi rendah, tidak memiliki fasilitas dan sarana prasana pendidikan yang mendukung, tidak memiliki guru besar dan lain-lain lulusan S.Pd yang dicetak pun tidak memiliki mutu.

Untuk itu, dia mendesak agar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melakukan pengawasan secara ketat atau bahkan menutup STKIP abal-abal tersebut.

"Inilah inti persoalan sesungguhnya. Harus ada pengawasan yang super ketat terhadap kampus-kampus atau STKIP tersebut. Kalau perlu jika ditemukan penyimpangan pemerintah mesti menutupnya," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika