REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyayangkan, keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang hanya memasukkan pengetahuan kebencanaan pada pendidikan karakter. Seharusnya pengetahuan kebencanaan dibuatkan mata pelajaran khusus sehingga anak bisa lebih memahami tentang potensi dan mitigasi bencana.
“Gak cukup kalau hanya masuk pada pendidikan karakter. Harusnya ada mata pelajaran khusus yang mendalami kebencanaan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di Graha BNPB Jakarta, Senin (31/12).
Sutopo menyampaikan, metode pendidikan merupakan salah satu cara efektif dalam melakukan mitigasi kebencanaan. Terlebih, selama ini secara umum sebagian masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) masih belum siap menghadapi bencana besar.
“Memang kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana meningkat. Tetapi pengetahuan ini belum menjadi sikap, perilaku dan budaya yang mengaitkan kehidupannya dengan mitigasi bencana,” jelas Sutopo.
Dia menyebut, budaya sadar bencana masyarakat Indonesia juga hingga kini masih rendah. Karenanya perlu ada upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk meningkatkan budaya sadar bencana untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang tangguh menghadapi bencana.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan Kemendikbud akan memberikan dasar-dasar keterampilan hidup atau basic of life skills kepada siswa, salah satunya mengenai pendidikan ketahanan terhadap bencana. Ia menegaskan, pendidikan ketahanan bencana yang dimasukkan ke dalam kurikulum tidak berupa mata pelajaran khusus.
“Nanti satu paket di dalam penguatan pendidikan karakter, dan masih terbuka kalau ada hal tertentu yang masih harus masuk, akan kita masukkan. Kita usahakan mulai tahun ajaran 2019. Tetapi ini bukan mata pelajaran, tetapi tema-tema yang terintegrasi,” ujar Muhadjir, Jumat (28/12).
Menurut dia, saat ini Kemendikbud telah menyiapkan lima paket modul terkait isu-isu terkini yang perlu diberikan kepada siswa di berbagai jenjang. Di antaranya modul tentang bahaya narkoba, menangkal radikalisme, kesadaran hukum berlalu lintas, pendidikan antikorupsi, dan pendidikan mitigasi bencana.
Kelima modul tersebut tidak akan menjadi mata pelajaran khusus, melainkan akan diintegrasikan ke dalam program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dapat diberikan tidak hanya melalui intrakurikuler, tetapi juga melalui kokurikuler dan ekstrakurikuler.
"Terutama untuk membekali siswa agar mereka memiliki pengetahuan dan kecakapan hidup tertentu agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik," kata Muhadjir.
Secara teknis, tutur dia, pendidikan ketahanan bencana akan diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar tanpa melalui mata pelajaran khusus. Tentunya materi yang disajikan disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan.
“Proses belajar mengajar dapat dibikin seluwes mungkin, dengan rentang waktu yang cukup. Guru diberikan keleluasaan untuk mengatur jam belajar lebih luwes. Sehingga penguatan pendidikan karakter yang salah satu paketnya adalah memberikan informasi dan kecakapan hidup tertentu itu dapat berjalan,” terang dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika