REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag), meminta pemerintah daerah untuk membantu madrasah swasta. "Madrasah swasta ada yang bagus, tapi yang memprihatinkan juga banyak terutama infrastrukturnya," kata Ditjen Pendis Kemenag, Kamaruddin Amin kepada Republika.co.id, Senin (17/9).
Beda halnya, kata dia, dengan madrasah negeri yang sudah sangat bagus. Bahkan madrasah negeri jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah umum. Akan tetapi tantangan pendidikan kedepan ada di madrasah swasta.
Hal tersebut yang diusulkan kepada pemerintah daerah supaya turut membantu madrasah swasta yang ada di daerah-daerah. Kalau madrasah negeri biarkan menjadi tanggungjawab Kemenag. Tapi berharap madrasah swasta bisa dibantu pemerintah daerah.
"(Madrasah) negeri katakan tanggung jawab kami. Pemerintah daerah, bupati, walikota tak usah bantu, tapi saya minta madrasah swasta di bantu kita usulkan karena itu (madrasah) milik masyarakat," ujarnya.
Kamaruddin mengatakan, dana pendidikan yang ditransfer ke daerah-daerah jumlahnya mencapai triliunan. Berharap dana pendidikan itu juga bisa mengalir ke madrasah-madrasah di daerah.
Dirjen Pendis menyebut, jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) negeri dinilai masih kurang. Membandingkan animo masyarakat dengan jumlah madrasah negeri sangat jauh sekali, sehingga madrasah negeri hanya mampu menerima 20 persen dari pendaftar.
"Misalnya kemampuan ruang kelas dan ketersediaan guru (madrasah) bisa menerima 100 (siswa), tapi yang daftar bisa sampai 1.000 (siswa)," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel RepublikaBACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
