REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Sebuah sambungan rel kecepatan tinggi telah diluncurkan di Hong Kong. Jalur rel kereta cepat ini menghubungkan Hong Kong dengan daratan Cina.
Dilansir BBC, Ahad (23/9), jalur kereta cepat The Express Rail Link menghubungkan Hong Kong ke kota Cina di bagian selatan Guangzhou dengan waktu tempuh 40 menit. Waktu tempuh ini kurang dari separuh waktu yang ditempuh oleh kereta yang selama ini sudah beroperasi.
Pihak berwenang Cina akan ditempatkan di pos pemeriksaan gabungan di stasiun, dan di kereta. Keberadaan petugas dari Cina ini dinilai kontroversial, karena menandai pertama kalinya hukum pidana Cina akan diberlakukan di wilayah Hong Kong. Para pengkritik mengatakan ini melanggar kebebasan dan konstitusi mini Hong Kong.
Jalur kereta api cepat ini diluncurkan dalam sebuah upacara pada hari Sabtu (22/9). Salah seorang anggota parlemen lokal memuji perjalanan kereta peluru pertama ke Guangzhou Selatan ini. "Sangat tenang, seperti saya berada di pesawat," kata anggota parlemen tersebut.
Pejabat pemerintah mengatakan jaringan kereta api akan meningkatkan bisnis di Hong Kong, Shenzhen dan Guangzhou. Jalur kereta api mulai dibuka untuk umum mulai Ahad (23/9) ini. Keberadaan kereta cepat ini juga akan meningkatkan koneksi kereta api dengan seluruh daratan Cina, termasuk ibukota Beijing.
Namun, para legislator pro-demokrasi memboikot upacara pembukaan, dan menggelar unjuk rasa di luar stasiun. Mereka mengatakan jaringan kereta api merongrong sistem hukum independen Hong Kong.
Hong Kong, bekas koloni Inggris, diserahkan kembali ke Cina pada tahun 1997, di bawah perjanjian bahwa wilayah itu akan menikmati "otonomi tingkat tinggi, kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan", selama 50 tahun. Akibatnya, Hong Kong memiliki hukumnya sendiri, perlindungan untuk hak dan kebebasan tertentu, dan sebagian besar hukum Cina daratan tidak dapat diterapkan di wilayah tersebut.
Jalur kereta api baru akan menandai pertama kalinya para pejabat Cina dapat menegakkan hukum Cina di Hong Kong, di beberapa bagian stasiun, dan di kereta api. Badan legislatif utama Cina mengatakan pengaturan itu tidak merongrong otonomi Hong Kong, dan para pendukungnya membantahnya mempersingkat proses imigrasi.
Namun, para ahli hukum dari Hong Kong Bar Association telah mengkritik pengaturan tersebut, dan mengatakan itu bertentangan dengan konstitusi mini Hong Kong. Proyek rel kereta api juga dikritik karena tertunda selama tiga tahun, dan melampaui anggaran hingga mendekati 3 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika