REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menilai hunian sementara (huntara) menjadi hal yang sangat dibutuhkan warga terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia menyampaikan, pemerintah pusat tidak memiliki alokasi anggaran terhadap huntara, namun lebih kepada pembangunan rumah permanen.
"Beliau (presiden) mengatakan tidak melarang (huntara), tapi memang anggaran negara didorong untuk pembangunan rumah permanen, jadi kita dari BUMN akan coba bangun rumah transisi," ujar Rini di Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Jumat (28/9).
Rini mengkhawatirkan kondisi warga terdampak gempa yang tinggal di tenda-tenda darurat di areal pengungsian dengan menggunakan terpal. Menurutnya, hal ini sangat mengkhawatirkan, terlebih akan datangnya musim penghujan.
Kondisi ini, kata Rini, menjadi alasan Kementerian BUMN bersama sejumlah BUMN untuk ikut serta dalam membangunkan huntara yang disebut rumah transisi. "Kita targetkan sebelum akhir Oktober bisa terbangun 1.500 rumah transisi di empat titik di Lombok," ucapnya.
Rini menyebutkan, anggaran untuk pembangunan rumah transisi sekitar Rp 15 miliar, dengan hitungan satu rumah transisi membutuhkan dana sekitar Rp 8 juta sampai Rp 9 juta. Rini mengatakan, pendanaan pembangunan rumah transisi diperoleh dari dana CSR BUMN.
"Selain rumah, kita juga bangunkan MCK, aula, mushala, listrik, dan fasilitas internet gratis," kata dia.
Dia menyampaikan, hingga saat ini telah terbangun sekitar 900 rumah transisi di empat titik yakni di Desa Kekait dan Guntur Macan di Kabupaten Lombok Barat, Pemenang di Lombok Utara, dan Sembalun di Lombok Timur. Kata Rini, tidak menutup kemungkinan jumlah rumah transisi yang dibangun BUMN akan terus bertambah.
"Kita buat untuk setahun (dihuni), tapi kalau cepat mereka pindah ke rumah permanen ya, Alhamdullilah. Intinya bagaimana mereka bisa melewati musim hujan yang kalau pakai tenda bisa bolong dan tergenang air," lanjutnya.
Rini menjelaskan, kendala utama dalam pembangunan rumah transisi terletak pada persoalan lahan. BUMN berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk mencarikan lahan kosong yang bisa dijadikan pembangunan rumah transisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika