REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengembangkan instrumen pembiayaan bencana dalam rangka mendukung penanggulangan bencana yang cepat dan tepat di daerah. Sri Mulyani akan meninjau dan melakukan konsultasi dengan negara-negara lain untuk menciptakan instrumen baru terkait pembiayaan penanggulangan bencana.

"Kami memikirkan bagaimana dengan adanya frekuensi bencana yang terjadi di berbagai daerah untuk mengembangkan suatu instrumen pembiayaan bagi daerah, semacam asuransi yang bisa kami sebarkan (deploy)," ujar Sri Mulyani ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (1/10).

Skema pembiayaan untuk bencana ini juga akan menjadi bahasan dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, pada 8-14 Oktober 2018. "Nanti dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB kami akan kumpulkan para ahlinya supaya Indonesia bisa ciptakan instrumen baru antardaerah yang bisa masuk dalam APBN bagaimana bantuan pada suatu daerah yang terkena bencana bisa langsung dilakukan," ujar Sri Mulyani.

Terkait bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sri Mulyani menyampaikan telah memberikan dana siap pakai (on call) untuk BNPB untuk bisa menjalankan tugasnya dalam situasi kedaruratan. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir.

Menkeu juga menilai mengenai pentingnya penguatan dari sisi anggaran dan logistik terhadap institusi yang sering terlibat langsung dalam penanganan bencana seperti BNPB, TNI, dan Polri. "Ini akan memungkinkan Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola bencana, yang tampaknya kalau dilihat dari lokasi geografis kita tentu perlu mengantisipasi terus-menerus," ujar Sri Mulyani.

Baca juga, Korban Gempa Lombok Jual Hasil Bumi untuk Warga Palu

Ikuti Whatsapp Channel Republika