REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menolak bantuan dari Amerika Serikat dalam bentuk pasukan tentara dan kapal rumah sakit untuk masa tanggap darurat. Hal itu karena Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan saat ini Pemerintah memiliki cukup kekuatan.
"Nggak, kita (Pemerintah) tidak terima itu. Mereka (AS) minta mau kirim kapal rumah sakit, cukup kita (punya). Kan pengalaman di Aceh dulu, yang mau naik kapal rumah sakit (milik Pemerintah Indonesia) itu hanya lima pasien," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (2/10).
Wapres JK menjelaskan Pemerintah Indonesia mengutamakan bantuan dari negara asing untuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara untuk situasi tanggap darurat Pemerintah Indonesia memiliki pasukan dan logistik yang memadai.
"Kita harus mempertimbangkan supaya (bantuan asing) bisa dipakai langsung, maka kita lebih memfokuskan bantuan asing untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Sama dengan waktu di Aceh dulu," kata Wapres.
Pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi dan tsunami Aceh pada 2004, Wapres menceritakan saat itu bantuan dari negara-negara asing digunakan untuk membangun rumah bagi para korban bencana. Sehingga, untuk penanganan bencana alam di Palu kali ini, bantuan dari negara asing yang akan diterima Pemerintah juga akan digunakan untuk hal serupa.
"Jadi katakanlah misalnya satu negara bikin 500 rumah, jadi mereka ada jangka panjang. Bahwa ini (program) negara A, ini negara B. Jadi bersifat program, tidak hanya dalam tanggap darurat. Tapi tanggap darurat juga boleh (digunakan) selama itu memenuhi kebutuhan kita," ujarnya.
Sebelumnya, dalam konferensi pers di area Rose Garden di Gedung Putih Amerika Serikat, Presiden Donald Trump menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada Pemerintah dan masyarakat Indonesia atas bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu, Sulawesi Tengah.
Trump mengatakan pihaknya telah memberangkatkan pasukan cepat tanggap dan militer untuk membantu Indonesia mengatasi bencana alam yang disebut Trump sebagai kondisi yang sangat buruk, demikian ditulis The Washington Post
Ikuti Whatsapp Channel Republika