REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menilai pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sebagai upaya untuk membingkai kubu Prabowo-Sandi seolah sedang dizalimi. Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan jika kubu Prabowo merasa 'dikepung'

Karding meyakini pernyataan Wasekjen Gerindra itu sebagai bentuk pengalihan kasus hoaks mantan juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet. "Itu menutupi peristiwa hoaks besar nasional ini jangan sampai menggerus elektabilitas Pak Prabowo. Jadi, sekaligus menutupi itu," katanya kepada wartawan di Posko pemenangan Cemara, Kamis (11/10).

Menurut Karding, selama tak ada peraturan yang dilanggar, seharusnya Prabowo tidak merasa dizalimi. Apalagi, Prabowo pernah menjabat mantan komandan jenderal Kopasus, tentu wajib berjiwa kesatria.

"Saya kira (Prabowo) tidak patut baper, tidak perlu lemah begitu, seperti yang beliau sering katakan 'saya ini seorang kesatria', ya sudah bertarung saja, sepanjang tidak ada aturan yg dilanggar," ujarnya.

Karding malah balik menuduh bila pemerintahlah yang dirugikan dengan informasi bohong atau hoaks. Hanya saja, selama ini pemerintah tidak mengeluh. "Kalau boleh ngeluh, kami ngeluh betapa kami dihajar hoaks dan hal emosional seperti dituduh PKI, anti-Islam. Kami hadapi dengan fakta dan data," tegasnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, Pilpres 2019 merupakan yang terberat bagi Prabowo Subianto. Muzani mengatakan, hal itu karena kubunya merasa ada pengerahan kepala daerah, lembaga survei, hingga logistik dan media massa ke pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Jadi, kami merasa bahwa Prabowo saat ini dikepung," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika