REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Dana Moneter Internasional (IMF) dan Kelompok Bank Dunia meluncurkan Bali Fintech Agenda. Inisiatif tersebut terdiri atas 12 elemen kebijakan yang bertujuan untuk membantu negara berkembang dalam menggali manfaat dan kesempatan dari kemajuan pesat teknologi finansial atau financial technology (fintech).

Bali Fintech Agenda menawarkan kerangka kebijakan yang perlu dipertimbangkan suatu negara dalam kebijakan domestiknya. 12 elemen kebijakan tersebut dirangkum dari pengalaman negara-negara anggota IMF-Bank Dunia dan mencakup topik umum yakni untuk mendukung fintech, memastikan ketahanan sektor finansial, mencegah risiko, dan meningkatkan kerja sama internasional.

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyebut, terdapat 1,7 miliar orang dewasa di dunia yang belum memiliki akses layanan finansial. "Fintech dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar untuk mereka dan juga untuk keseluruhan anggota," kata Lagarde di Nusa Dua, Bali pada Kamis (11/10).

Lagarde mengatakan, seluruh negara saat ini berupaya mengambil manfaat dari kemajuan fintech dan terus memitigasi risikonya. Oleh karena itu, menurut Lagarde, diperlukan kerja sama internasional untuk mewujudkan manfaat revolusi fintech yang bisa dirasakan oleh seluruh dunia.

Sementara itu, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan, Bali Fintech Agenda dapat menjadi kerangka kebijakan untuk mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Terutama, kata Kim, negara berpendapatan rendah masih kesulitan mendapatkan akses finansial.

"Banyak negara yang semakin membutuhkan akses ke pasar finansial. Bank Dunia akan fokus memberikan solusi fintech yang bisa memberikan peningkatan akses finansial, memitigasi risiko, dan meraih pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif," kata Kim.

12 elemen kebijakan Bali Fintech Agenda terdiri atas komitmen untuk merangkul potensi fintech, mengizinkan teknologi baru untuk meningkatkan layanan finansial, memperkuat kompetisi dan komitmen pada pasar yang terbuka dan bebas, membantu pengembangan fintech untuk mempromosikan inklusi finansial dan pengembangan pasar finansial.

Kemudian, memantau pengembangan secara cermat untuk memahami perubahan sistem finansial, beradaptasi pada kerangka aturan untuk pengembangan yang teratur dan sistem finansial yang stabil, menjaga integritas sistem finansial, memodernisasi kerangka hukum, memastikan stabilitas sistem finansial dan moneter domestik, mengembangkan infrastruktur data dan finansial yang kuat, mendorong kerja sama internasional dalam berbagi informasi, dan mendorong pengawasan kolektif dari sistem moneter dan finansial internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika