REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid menyayangkan tudingan Muhammad Amien Rais yang terkesan mengancam. Padahal, bila Amien mempunyai data soal kasus korupsi sebaiknya segera dilaporkan ke KPK atau polisi. Yenny menduga ada kepentingan politik di balik 'ancaman' Amien.

Yenny meminta ada pemisahan tegas antara urusan hukum dan politik. Urusan hukum, kata Yenny, jangan disangkutpautkan dengan politik. Sebab hukum mesti ditegakan tanpa intervensi politik.

"Ini membuat publik bertanya bahwa ada dimensi politik yang kental dalam hal ini. Nah seperti yang saya katakan hukum jangan dicampur ke ranah politik. Biarkan proses hukum berjalan apa adanya, proses politik harus menghormati hukum," katanya pada wartawan dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (13/10).

Yenny mempertanyakan niatan Amien melontarkan pernyataan soal kasus korupsi Kapolri hanya pada saat diperiksa oleh polisi. Padahal Amin seharusnya menyampaikan kasus itu dari jauh hari bila memiliki data konkret.

"Nah kalau memang peristiwa yang disangkakan beliau terhadap Kapolri terjadinya sudah lama kenapa baru diungkap sekarang?. Diungkapkan kepada publik sekarang menjelang beliau diperiksa di Polda," ujarnya.

Akibat tindakan Amien itu, menurut Yenny sulit bagi publik untuk tak menduga ada muatan politik dalam 'ancaman' itu. Bahkan ia menduga maksud tawar menawar kasus dalam 'ancaman' tersebut.

"Jangan dijadikan alat politik. Jadi sulit untuk publik kemudian tidak menyangka bahwa memang ada upaya untuk melakukan bergaining (tawar menawar) politik dalam hal ini," jelasnya.

Diketahui, Amien melontarkan isu akan mengungkap kasus korupsi di Indonesia. Salah satunya melontarkan kasus korupsi yang diduga melibatkan Kapolri Muhammad Tito Kurnavian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika