REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua perusahaan asing asal Korea dan Taiwan memberikan donasi untuk bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah, dengan total nilai Rp 11,5 miliar kepada Palang Merah Indonesia (PMI). Dengan demikian, PMI telah menghimpun dana untuk bencana gempa dan tsunami sebesar Rp 54 miliar.
"Total keseluruhannya adalah Rp 54 miliar, dan kita sampaikan di hadapan Pak Jusuf Kalla, kita terbuka karena kami kan diaudit setiap tahun dan kemudian nanti dilihat lagi oleh Palang Merah Internasional," ujar Ketua PMI Ginanjar Kartasasmita ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Rabu (24/10).
Ginanjar mengatakan, bantuan donasi tersebut digunakan untuk membantu kebutuhan masyarakat yang terkena dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Adapun, PMI akan membangun fasilitas umum untuk kebutuhan masyarakat pasca bencana gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah. Fasilitas umum yang dibangun antara lain sekolah, puskesmas, dan masjid.
"Kita akan bangun sekolah-sekolah, kita juga akan bangun beberapa masjid, dan kemungkinan kita pertimbangkan untuk pelayanan kesehatan, puskesmas," ujar Ginanjar.
Ginanjar mengatakan, dalam proses rehabilitasi saat ini PMI berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada masyarakat mulai dari bantuan makanan, selimut, kesehatan, dan suplai air bersih. Ginanjar menegaskan, PMI telah bergerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat sejak hari pertama terjadinya gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Selain itu, PMI juga telah menyalurkan bantuan di wilayah-wilayah yang terisolasi dengan menggunakan helikopter.
"Jadi sekarang ini kebutuhan masyarakat yang paling utama itu makanan kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan air, itu yang sekarang sedang kami tangani oleh pihak PMI bersama-sama instansi lain," kata Ginanjar.
Selain fokus memberikan bantuan untuk bencana di Sulawesi Tengah, PMI juga tetap menangani bencana gempa Lombok. Hingga saat ini, PMI tetap menyediakan suplai 20 tangki air untuk Lombok, sedangkan untuk Sulawesi Tengah terdapat 22 tangki air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika