REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy, Arsul Sani menyambut baik niatan kubu Djan Faridz (DF) yang ingin islah. Namun, dia mengatakan, hal itu tidak perlu dilakukan melalui musyawarah kerja nasional (mukernas).
"Kalo sisa-sisa kelompok DF mau islah, kami persilakan mereka bisa bersilaturahmi ke kami. Namun tidak usah bikin forum-forum illegal seperti Mukernas dll itu," kata Arsul Sani di Jakarta, Senin (12/11).
PPP kubu Djan Faridz atau hasil muktamar Jakarta segera mengadakan musyawarah kerja nasional (mukernas) di Jakarta. Mukernas dilakukan guna membahas pemilihan legislatif (pileg) dan arah dukungan pemilu presiden 2019 nanti.
Mukernas akan membahas sejumlah hal strategis terkait kondisi PPP saat ini. Termasuk kekhawariran terkait keberadaan sejumlah hasil survei dimana partai masih berada dibawah ambang batas Parliamentary Threshold (PT) sebesar empat persen.
Mukernas juga dilakukan guna menyelamatkan partai dari kondisi tersebut. PPP kubu DD mengatakan, dalam pertemuan nasional itu akan dirumuskan bersama agar menjaga eksistensi dan terus menjadi bagian partai politik Indonesia ke depan.
PPP kubu Romy lantas siap memidanakan kegiatan tersebut. Arsul menilai, kegiatan yang dilakukan kubu DF merupakan aktivitas ilegal mengingat putusan MA dan MK yang mengakui kubu (DF).
"Tidak perlu menggunakan alasan ingin menyelematkan PPP dari ancaman tidam mencapai PT empat persen, dan sebagainya, apalagi msh mengklaim diri sebagai DPP PPP," katanya.
Sekali lagi kami membuka diri mereka islah dan untuk itu kami menunggu meraka berkomunikasi sebagai pribadi-pribadi dengan kami, serta tidak membuat ulah lagi dengan berbagai kegiatan mengatasnamakan PPP," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika