REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG - Presiden Joko Widodo menemui para kepala desa di Provinsi Sumatera Selatan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui dana desa.
"Pembangunan yang telah dikerjakan dalam empat tahun ini orientasinya kita balik, pembangunan dimulai dari desa," kata Presiden Jokowi.
Ia mengatakan dana desa telah dikucurkan sebanyak Rp147 triliun dalam empat tahun ini untuk 74.000 desa di seluruh Tanah Air. Ia berpesan agar pembelian materialnya untuk pembangunan desa yang menggunakan dana desa dilakukan di desa itu juga, kalau di desa tidak ada beli paling jauh di kecamatan agar uangnya bergerak tetap di wilayah tersebut
"Jangan biarkan uang itu kembali ke Jakarta, jangan biarkan uang itu kembali ke kota, semakin banyak uang beredar di desa kesejahteraan ekonomi masyarakat desa semakin baik," katanya.
Selain itu, Presiden juga berpesan agar proyek pembangunan desa menggunakan tenaga kerja dari desa setempat sehingga uang terus berputar di desa-desa.
"Saya akan survei penurunan kemiskinan, gizi buruk, stunting seberapa besar. Jangan sampai ada lagi gizi buruk, stunting, kerdil ini menyangkut SDM kita ke depan. Kita harus bersaing dengan negara-negara lain kalau tidak disiapkan sangat berat," katanya.
Dana desa, kata Presiden juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas unggulan desa misalnya pengembangan pariwisata seperti yang dilakukan program kreatif desa Umbul Ponggok di Desa Ponggok yang berhasil meraih pendapatan Rp14 miliar.
"Tolong dilihat di Sumsel ini punya potensi apa. Tempat lain bangun apa, copy saja," katanya.
Presiden juga pada kesempatan itu menanyakan kepada kepala desa dan pendamping desa terkait penyurunan pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa.
"Apakah dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa masih dianggap sulit? Benar? Kok empat tahun lancar-lancar saja? Tapi sulit? Karena apa? Maju coba. Tapi jangan minta sepeda," tanya Presiden.
Dua perwakilan pun maju ke panggung menceritakan kesulitan mereka dalam menyusun laporan. Merespon hal itu Presiden berjanji dalam enam bulan mulai tahun depan akan fokus mengevaluasi peraturan-peraturan yang membuat tidak efisien dan efektif.
Gubernur Sumsel Herman Deru pada kesempatan yang sama mengatakan jumlah dana desa di Sumsel terus meningkat dari tahun ke tahun.
Tercatat pada 2015 sebanyak Rp775 miliar, pada 2016 Rp1,78 miliar, pada 2017 meningkat menjadi Rp2,2 triliun, pada 2018 menjadi Rp2,3 triliun, dan pada tahun depan sebesar Rp2,63 triliun.
"Jumlah total dana desa pada 2015-2018 Rp9,8 triliun di wilayah Sumsel yang terdiri dari 13 kabupatan, 1 kota dengan 232 kecamatan, 2.859 desa," katanya.
Tahun depan terjadi penurunan jumlah desa menjadi 2.853 desa karena ada enam desa berubah menjadi kelurahan. Pemanfaatan dana desa di wilayah itu kata dia terbagi menjadi dua yakni bidang ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Selama empat tahun terakhir juga telah terbangun lebih dari 5 jutaan meter jalan desa, 363 unit pasar desa, dan berbagai proyek infrastruktur desa lainnya di Provinsi Sumsel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika