REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menilai positif usulan tema debat terkait Orde Baru (Orba). Dia mengatakan, tema tersebut akan menjadi pengingat bahwa sebuah rezim pernah dituntut mundur karena tidak mampu melindungi kebebasan sipil dan memberangus hak asasi manusia (HAM) serta demokrasi.
"Di era Orde Baru, KKN berkembang biak. Bahkan berdasarkan temuan Transparency International 2004, Soeharto adalah pemimpin terkorup abad ke-20 dengan perkiraan total korupsi sebesar 15 hingga 25 milliar dolar AS," kata Tsamara dalam keterangan resmi di Jakarta, Ahad (9/12).
Tsamara menilai penting untuk mengetahui bagaimana visi-misi masing-masing calon presiden (capres) untuk memastikan korupsi semasa Orde Baru tidak terulang kembali. Ia melanjutkan, hal itu untuk memastikan bahwa Indonesia menolak praktik-praktik KKN pada masa Orba.
Menurut Tsamara, tema debat korupsi Orde Baru akan menjadi momentum untuk membuka diskursus publik yang substansial agar masa itu tak terjadi lagi. Dia mengatakan, tema tersebut sekaligus agar generasi muda paham bagaimana kejamnya korupsi di zaman itu dan mengapa harus mempertahankan era reformasi.
Tsamara mengungkapkan, Jokowi adalah presiden yang lahir dari produk reformasi. Lanjutnya, dia menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden, adalah bukti kesuksesan reformasi.
Jokowi, lanjut Tsamara, tak punya beban bicara korupsi Orde Baru karena bukan bagian dari rezim tersebut. Ini, dia melanjutkan, menjadi pembeda bagi Jokowi yang merupakan sosok baru dan justru pernah mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award. "Jadi, tidak ada energi negatif di sana. PSI sebagai partai antikorupsi ingin menonjolkan energi positif Pak Jokowi yang memiliki diferensiasi sebagai sosok baru, bukan sosok Orde Baru."
