REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kongres Muslimah Indonesia ke-2 memiliki agenda salah satunya membahas tentang perceraian yang semakin marak di masyarakat berdasarkan data Kementerian Agama.
"Selain radikalisme, perceraian menjadi momok ketahanan keluarga," kata Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Azizah di Jakarta, Jumat Kemarin
Dia mengatakan perceraian merupakan salah satu tantangan besar masyarakat masa kini. Kementerian Agama pada 2010 menyebut dari dua juta orang yang menikah setiap tahun, ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian.
Terdapat tren meningkat dari perceraian itu dengan 70 persen penggugat cerai adalah istri dengan alasan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Selain terkait dengan perceraian, dia mengatakan terdapat isu lain soal perempuan yang dibahas dalam kongres itu, seperti penguatan ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, dan dakwah.
Pada akhirnya, katanya, ketahanan keluarga menjadi menjadi salah satu pilar terwujudnya ketahanan nasional. Tema Kongres Muslimah ke-2, "Ketahanan Keluarga dalam Membentuk Generasi Berkualitas di Era Globalisasi", sedangkan acara akan dihadiri lebih dari 200 peserta yang terdiri atas unsur pimpinan MUI Pusat, pimpinan Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI provinsi seluruh Indonesia, ormas Islam perempuan tingkat pusat se-Indonesia, pimpinan organisasi perempuan internasional, ulama perempuan, dan instansi terkait.
Kongres tersebut pertama diadakan pada 2014. Kongres kedua itu akan dilaksanakan pada 17-19 Desember 2018 di Cempaka Putih, Jakarta. Dia mengatakan kongres akan dihadiri Ketua Umum MUI K.H. Ma¿ruf Amin, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, dan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.
Azizah mengatakan tujuan diselenggarakannya KMI-2 adalah menjaga ketahanan keluarga Indonesia, membangun sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, serta menguatkan peran Muslimah dalam menghadapi tantangan zaman.
Ia mengatakan hasil kongres akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah ataupun unsur ormas peserta pertemuan penggerak perempuan MUI tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika