REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Penerangan Kodam XVII/ Cendrawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan tidak ada batas waktu untuk pengejaran terhadap kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Target utama yang TNI kejar adalah pimpinan KKSB yang melakukan penembakan karyawan PT Istaka Karya di Nduga, Papua, yakni Egianus Kogoya.
"Tidak ada batas waktu. Targetnya adalah tertangkap hidup apa mati, terutama pimpinannya, Egianus Kogoya," ujar Aidi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (20/12).
Ia menjelaskan, pengejaran terhadap KKSB tak ada batas waktu karena pengejaran tersebut dilakukan di daerah hutan belantara. Selain medan yang sulit, Aidi menambahkan, KKSB juga terus bergerak di lokasi-lokasi yang memang telah mereka kuasai tersebut.
"Mereka tahu (medan) sementara kami baru datang ke sana," katanya.
Namun, ujar Aidi, medan yang sulit itu bukan merupakan suatu tantangan yang membuat TNI mundur. Menurutnya, TNI akan terus melakukan pengejaran dengan memberdayakan segala potensi yang dimiliki, baik itu potensi manusia maupun potensi alat persenjataan.
"Yang jelas, alat yang kita gunakan adalah alat yang terukur dan sesuai dengan porsi karena kita mematuhi prosedur," ujarnya lagi.
Di samping itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menegaskan, pemerintah tak akan berkompromi ataupun bernegosiasi dengan kelompok seperti KKSB di Papua. Alasan, karena posisi KKSB tak setara dengan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Tak hanya di Indonesia, ada di negara manapun ada kelompok-kelompok yang anti pemerintah. Kita tahu dan kita tak pernah kompromi sebenarnya dengan kelompok itu," jelas Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/12).
Lebih lanjut Wiranto menjelaskan, negara tak berkompromi karena kelompok seperti itu tidak setara dengan negara yang sah, yakni NKRI. Kelompok-kelompok itu ialah kelompok yang menentang keberadaan NKRI ataupun kelompok kriminal.
"Kelompok yang menentang keberadaan NKRI itu kita tidak pernah equal (setara) kemudian menempatkan sejajar dengan mereka," jelas Wiranto.
Meski begitu, Wiranto menuturkan, kelompok-kelompok tersebut ia anggap sebagai orang-orang yang khilaf dan sedang tersesat. Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berdemokrasi, kata dia, tentu akan menerima jika kelompok seperti itu insaf dan sadar ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. "Kita akan menerima kalau mereka sadar, tapi bukan dalam bentuk negosiasi. Tak ada negosiasi dengan kelompok seperti itu," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika