REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan permakanan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pengungsi  menyusul peningkatan status Gunung Anak Krakatau. "Kebutuhan mendesak adalah makanan dan tempat pengungsian karena semakin bertambahnya jumlah pengungsi," katanya yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (28/12).

Ia menambahkan untuk permakanan 100 ton cadangan beras pemerintah sudah dikeluarkan dan didistribusikan ke daerah terdampak tsunami. "Nanti akan ditambah sesuai kebutuhan. Kita juga akan menambah dapur umum," lanjutnya.

Kemensos akan mengembangkan dapur umum mandiri yang akan dikelola oleh masyarakat. Kemensos telah membuka tujuh dapur umum lapangan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak tsunami di Banten yaitu di Labuan Pandeglang, Carita, Angsana, Sumur, Cinangka, Tanjung Lesung dan Mancak Kabupaten Serang.

Sementara di Lampung, dapur umum dibuka di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, di depan Kominfo Provinsi Lampung, MTS Negeri Way Muli Kecamatan Rajabasa dan Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Pring Sewu untuk permakanan pengungsi dari Kecamatan Pesawaran serta di Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

Terkait peningkatan status Gunung Anak Krakatau dari level II atau status Waspada menjadi level III atau Siaga, dan adanya imbauan untuk tidak beraktivitas dijarak 500 meter hingga 1 kilometer, saat ini pendistribusian makanan secara cepat harus dilakukan untuk memastikan logistik tetap terpenuhi. Pada hari kelima pascatsunami di Selat Sunda, Kemensos mendistribusikan bantuan logistik senilai Rp 900 juta untuk Carita, Tanjung Lesung dan Sumur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika