REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Badan Pusat Statistik menyatakan indeks pembangunan desa di Provinsi Riau menunjukan perbaikan. Hal ini ditandai dengan jumlah desa tertinggal pada 2018 berkurang 202 desa dibandingkan tahun 2014.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Aden Gultom memaparkan hasil pendataan potensi desa (Podes) Riau 2018 bahwa tercatat ada 1.875 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa. Wilayah ini terdiri dari 1.607 desa dan 268 kelurahan. Hasil pengkategorian indeks pembangunan desa (IPD) menunjukan jumlah desa tertinggal ada 88 (5,48 persen), desa berkembang 1.405 (87,43 persen), dan desa mandiri 114 (7,09 persen).
"Desa tertinggal berkurang sebesar 202 desa bila dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, Desa Mandiri bertambah sebesar 73 desa," kata Aden Gultom.
BPS melaksanakan pendataan Podes tiga kali dalam 10 tahun. Podes 2018 dilaksanakan pada bulan Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh Desa atau Kelurahan atau Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), Kecamatan, Kabupaten/Kota. Wilayah administrasi pemerintahan yang didata harus memenuhi tiga syarat, yaitu ada wilayah, penduduk, dan ada pemerintahan desa.
Hanya saja, dalam hasil Podes tidak dijelaskan secara rinci lokasi desa yang masih terpencil yang berada di Riau.
"Berdasarkan Podes 2018, IPD Provinsi Riau pada tahun 2018 sebesar 63,54 meningkat 4,50 poin dibandingkan tahun 2014 sebesar 59,04," katanya.
Ia mengatakan perubahan nilai indikator penyusun IPD cukup bervariasi. Salah satu indikator yang mengalami kenaikan tertinggi pada dimensi pelayanan dasar adalah ketersediaan dan akses ke rumah sakit bersalin, dengan meningkatnya jumlah desa yang ada rumah sakit bersalin.
Selanjutnya, pada dimensi kondisi infrastruktur, indikator yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah bahan bakar untuk memasak, dengan meningkatnya jumlah desa yang ada pangkalan, agen atau penjual elpiji.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi pada acara refleksi akhir tahun 2018 di Pekanbaru, akhir Desember mengatakan, jumlah penduduk miskin di perdesaan masih cukup besar. Ia mengatakan komposisi penduduk miskin sebesar 8,09 persen ada di perdesaan, sedangkan di perkotaan ada 6,35 persen.
Ia mengatakan jumlah penduduk miskin di Riau bertambah menjadi 500.400 jiwa pada 2018 dibandingkan 2017 yang mencapai 496.390 jiwa. Ini artinya selama tahun lalu orang miskin di Riau bertambah sekitar 4.000 orang.
Dari keseluruhan jumlah penduduk di Riau yang mencapai sekitar enam juta jiwa, penduduk miskin mencapai 7,39 persen. Persentase itu sedikit menurun dibandingkan 2017 yang mencapai 7,41 persen.
Selain faktor migrasi warga dari luar Riau, lanjutnya, faktor pemicu meningkatnya angka kemiskinan adalah pengaruh penurunan harga komoditi perkebunan yang jadi andalan Riau.
"Pertumbuhan ekonomi juga sedikit melambat empat tahun terakhir karena pengaruh penurunan harga produk global perkebunan, terutama seperti harga karet, kelapa dan kelapa sawit," katanya.
Ia mengatakan perlu adanya langkah strategis yang diambil untuk pengalihan sektor yang terus lesu ke sektor nonmigas maupun sektor pariwisata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika