REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melaporkan dan memberi dukungan secara resmi kepada Bareskrim dalam mengusut berita hoaks mengenai tujuh kontainer kertas suara dan hoaks 31 juta DPT selundupan.  Hal itu dikatakan Tjahjo saat mendatangi Bareskrim Mabes Polri di kantor Bareskrim Gedung KKP di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).

"Mendukung langkah KPU, Bawaslu dan meminta Polri melalui Kabareskrim mengusut tuntas berita hoaks tujuh kontainer kertas suara yang sudah dicoblos  dan meminta Kabareskrim mengusut berita hoaks 31 juta DPT selundupan yang itu sama sekali tidak benar,” kata Tjahjo.

Selain itu Tjahjo meminta Polri mengusut secara hukum berita fitnah terkait nama baik Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara.

Lebih lanjut Tjahjo menyatakan, Mendagri menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 untuk  mengawal pelaksanaan pemilu serentak 2019. Ia mengajak semua pihak menghormati lambang dan simbol-simbol  negara.