REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido mengusulkan supaya pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 20 triliun untuk Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Anggaran tersebut bakal digunakan untuk penguatan alat sistem peringatan dini bencana.
Rendy menilai nominal tersebut ideal bagi BMKG. Sebab, menurutnya BMKG berfungsi penting dalam peringatan dini bencana.
"Untuk BMKG saja 20 triliun rupiah. Kan yang potensi, potensi untuk memberitahu keadaan (saat terjadi bencana) ini termasuk dengan teman-teman geofisika," katanya dalam diskusi, Kamis (3/1).
Ia menyebut negara lain mengalokasikan anggaran secara masif pada badan sejenis BMKG disana. Ia menaksir beberapa negara sampai memberikan dua hingga tiga persen dari anggaran belanjanya untuk lembaga kebencanaan.
"Sebenarnya di luar negeri itu dua sampai tiga persen dari APBN mereka," sebut politisi PDIP itu.
Diketahui, alokasi anggaran bagi BMKG hanya Rp 1,75 triliun dari nota keuangan 2019. Jumlah tersebut sudah naik 9,37 persen daripada tahun lalu. Walau begitu, ia menilai angka itu masih minim untuk BMKG
"Itu sebenarnya (anggarannya kecil) karena mereka telat memberitahu kepada kita," tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Deputi Geofisika BMKG Muhammad Sadly memandang usulan Komisi V DPR soal jumlah anggaran BMKG terlalu besar. Ia merasa kebutuhan lembaganya tak mencapai Rp 20 triliun.
"20 triliun rupiah itu mungkin untuk semua. Kalau untuk BMKG terlalu besar mungkin itu untuk institusi lain karena kami enggak jalan sendiri saja," jelasnya.
Ia malah menyebut kebutuhan anggaran BMKG hanya sekitar Rp 7 triliun. "Yang kami ajukan Rp 7 triliun itu tidak fix karena itu kita ajukan lagi bisa saja bertambah lagi karena kebutuhan untuk sosialisasi lagi karena itu belum tentu," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika