REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemerintah Provinsi Banten membutuhkan lahan sekitar lima hektare untuk membangun hunian tetap korban tsunami Selat Sunda di Pandeglang.
"Jumlah hunian tetapnya sekitar 400 rumah yang akan dibangun dengan bentuk rumah tahan gempa. Kebutuhan tanahnya sekitar lima hektare yang tersebar di beberapa titik lokasi yang menjadi korban tsunami," kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Serang, Jumat (18/1).
Ia mengatakan, pascatanggap darurat bencana tsunami, saat ini Pemprov Banten sedang menyiapkan hunian tetap korban tsunami. Hunian sementara sudah disiapkan sebelumnya oleh Pandeglang dan BNPB. Rumah hunian tetap tersebut akan dibangun oleh Pemprov Banten, ternasuk infrastruktur penunjang lainnya, seperti jalan dan sarana umum lainnya.
"Kami sudah cek tanah dimana yang sudah bisa dibangun hunian tetap tersebut. Tentunya di luar zona merah atau di lokasi yang aman dari tsunami," kata dia.
Bantuan anggaran yang disiapkan untuk masing-masing rumah sekitar Rp 40 juta dengan tipe rumah tahan gempa. "Lahannya di wilayah zona hijau, nanti lahannya melalui proses pembebasan lahan untuk warga korban tsunami yang dihibahkan dari provinsi," kata Andika.
Sedangkan kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut sudah disiapkan. Bantuan berbagai pihak melalui posko utama bantuan logistik bagi korban gempa masih ada sekitar Rp 840 juta. Bantuan dari asosiasi pemerintahan provinsi sekitar Rp 5 miliar.
"Anggaran pembebasannya di provinsi, melalui sumbangan dari berbagai pihak juga bisa pakai," kata dia.
Ia mengatakan, hasil dari penilaian atau taksiran mengenai harga lahan untuk hunian tetap tersebut di beberapa lokasi, antara Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu per meter per segi. Dengan kemampuan anggaran yang disalurkan melalui posko yang dibentuk Pemprov Banten, yakni sekitar Rp 6 miliar akan bisa mencukupi untuk pembebasan lahannya.
"Lahannya tersebar di beberapa wilayah. Jadi bukan hanya di satu titik karena kan yang terdampak itu beberapa lokasi," kata Andika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika