REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan langsung terjun ke dunia politik setelah bebas dari tahanan pada Kamis (24/1) besok. Pengamat Politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menilai Basuki sebaiknya berpikir matang untuk terjun langsung ke dunia politik. Sebab, ia menilai politik identitas masih menguat saat ini
"Apalagi saat ini isu politik identitas makin mengeras, tentu Ahok perlu berpikir matang untuk kembali ke politik," ujar Adi kepada wartawan, Rabu (23/1).
Sementara, Basuki sendiri tersangkut kasus penistaan agama dalam Pilkada 2017 lalu. Adi menilai sosok Basuki akan selalu dikaitkan dengan politik, sehingga dikhawatirkan kasus tersebut akan dimainkan dalam tahun politik menjalani Pilpres 2019. "Sepertinya akan lebih baik menikmati kebebasannya dulu, ketimbang buru-buru ke politik," katanya.
Adi melanjutkan, dari partai politik juga nampaknya akan menahan diri untuk mengajak Basuki dalam politik. Hal ini untuk menghindari agar Basuki tidak dijadikan sasaran gorengan politik. "Dari segi partai atau capres pastinya akan sangat berhati-hati mengajak Ahok menjadi bagian mereka. Tentu karena masa lalunya soal penodaan agama. Ini tahun politik banyak pihak tak mau melakukan perjudian politik," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana menekuni bisnis perminyakan. Selain itu, dia akan menjadi pembawa acara talk show setelah bebas dari tahanan pada Januari ini. Kuasa hukum Ahok, Teguh Samudera menyebutkan rencana bisnis minyak tersebut sudah direncanakan sejak lama.
"Setelah bebas nanti, Pak Ahok kemungkinan akan menekuni bisnis perdagangan minyak seperti yang waktu itu pernah di diskusikan," kata Teguh yang menyebut pihaknya sedang mencari kantor di sekitar Bundaran HI, Selasa (22/1).
Untuk rencana menjadi pembawa acara talk show, Teguh mengaku kliennya tersebut akan menjalani kontrak dengan salah satu stasiun televisi swasta. Terkait dengan kemungkinan kliennya masuk ke dunia politik, Teguh belum bisa memastikan hal tersebut. Namun hal tersebut tergantung situasi dan kondisi.
"Soal politik, jika sudah pada waktunya dan kembali diperlukan untuk kepentingan nasional, demi bangsa dan negara, beliau tentu akan taat dan tidak akan menolak untuk kembali ke kancah politik," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika