REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Sebanyak 1.332 mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mulai melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pendidikan (KKN-Dik) tahun 2019 di berbagai pelosok desa. Mereka disebar merata ke kabupaten yang berada di wilayah eks Karesidenan Surakarta dan Belitung Timur.
Pelepasan mahasiswa untuk melaksanakan KKN-Dik dilakukan oleh Rektor UMS, Sofyan Anif, pekan lalu. KKN-Dik akan dijalani oleh mahasiswa pada 21 Januari-2 Maret. Program tersebut terbagi dalam dua program, masing-masing KKN-Dik Reguler dan KKN Terintegrasi Skripsi.
Rektor UMS Sofyan Anif menjelaskan KKN-Dik ini merupakan bentuk pengabdian civitas akademika UMS kepada masyarakat. Sebab, perguruan tinggi memiliki kewajiban menjalankan Tri Dharma Pendidikan, salah satu butirnya yakni pengabdian kepada masyarakat. Butir tersebut diwujudkan secara nyata oleh mahasiswa FKIP UMS dengan melaksanakan KKN-Dik.
baca juga: Film 9 Putri Sejati Diluncurkan di Unisa Yogyakarta
"Mahasiswa akan berbaur, belajar dengan warga masyarakat. Ini pembelajaran yang sangat penting karena langsung mempraktikkan ilmu-ilmu yang mereka peroleh di kampus," kata dia seperti tertulis dalam siaran pers, akhir pekan lalu.
Dekan FKIP UMS, Harun Joko Prayitno menambahkan, bagi peserta KKN-Dik Reguler akan mengabdi di wilayah eks Karesidenan Surakarta (Soloraya). Dia menyebut adanya terobosan penting dalam KKN-Dik FKIP UMS berupa program terintegrasi Tugas Akhir atau skripsi.
"Bagi yang mengambil program ini akan mengabdi di Belitung Timur sekaligus bisa melakukan Riset penelitian untuk skripsi," terangnya.
Program KKN-Dik diperuntukan bagi mahasiswa FKIP UMS semester VII. Peserta akan ditempatkan di desa-desa yang telah ditentukan oleh fakultas untuk mengabdi khususnya di bidang pendidikan. "UMS berharap, dengan program ini, mahasiswa mampu bertumbuh dewasa dan mandiri, dan terpenting bisa berguna bagi masyarakat,” kata Harun.
Wakil ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Choiril Anwar berpesan agar peserta dapat berguna bagi masyarakat setempat dan tetap menjaga nama alamater UMS dan Muhammadiyah. "Sebenarnya program KKN tidak 100 persen wajib, tapi di lingkungan PTM khususnya UMS program ini menjadi komitmen nyata bakti Muhammadiyah untuk masyarakat," ujar dia
Ikuti Whatsapp Channel Republika