REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Hasto Kristiyanto kembali menyinggung peredaran Tabloid Indonesia Barokah. Hasto mengatakan, keberadaan tabloid itu membuat semua kubu merasakan sakitnya di fitnah.
"Ketika ditemukan hal-hal yang sifatnya hoaks dan fitnah di dalam tabloid tersebut berbeda dengan obor rakyat jadi sisi yang kita pelajari bersama ialah bahwa semuanya ternyata bisa merasakan betapa fitnah itu menyakitkan," kata Hasto di tengah safari kebangsaan keenam di Banyuwangi, Senin (28/1).
Hasto melanjutkan, keberadaan tabloid Indonesia Barokah kembali menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Dia kembali menyinggung kesusahaan yang dialami kubu Jokowi saat obor rakyat beredar dengna masif pada Pemilu 2014 lalu.
"Jadi kalau kubu pak Prabowo dan juga pak Sandi menggugat hal tersebut akhirnya mereka merasakan, ketika obor rakyat saat itu beredar dengan masif dengan memfitnah pak Jokowi ini jadi pelajaran yang penting bagi kita," katanya.
Baca juga:
- Nezar: Belum Terlihat Ada Fitnah dalam Indonesia Barokah
- BPN: Tabloid Indonesia Barokah Ancam Persatuan Bangsa
- Bawaslu Jabar: Indonesia Barokah Beredar di 4.282 Titik
Sebelumnya, Dewan Pers masih meneliti dan mendalami konten tabloid Indonesia Barokah yang dianggap menyudutkan paslon Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Sejauh ini, masalah yang ditemukan pada tabloid tersebut adalah ketidakberimbangan.
"Hasil bacaan sementara sebelum pendalaman, belum terlihat ada fitnah yang menjurus pada hoaks atau penyebaran kebencian, tapi lebih pada keberimbangan," kata Anggota Dewan Pers Nezar Patria di Bulungan, Jakarta Selatan, Ahad (27/1).
Nezar menyampaikan, Dewan Pers masih akan memberikan penilaian dan pendalaman terhadap tabloid Indonesia barokah ini. Tindakan ini diambil setelah adanya aduan ke Dewan Pers dari Bawaslu, dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, karena isi tabloid dianggap menyudutkan Prabowo.
"Ini yang lagi kita bahas, ini kita cek misalnya perusahaan, alamat yang tercantum dalam bloks tabloid itu. Pengecekan sedang berjalan, kemudian kita uji setiap artikel di situ," ujar dia.
Meski dilaporkan timses paslon Capres, Nezar menegaskan, guna menjamin proses itu objektif, Dewan Pers akan melepaskan diri dari politik yang ada di balik Indonesia Barokah ini. Setelah pengkajian dilakukan, maka Dewan Pers akan menentukan apakah produk itu produk jurnalistik, dan bila ada unsur pidana, Dewan Pers akan menyerahkan pada kepolisian. Hingga Ahad (27/1), Polisi belum menerima rekomendasi dari Dewan Pers.
"Belum, masih digodok, mungkin dalam beberapa hari ini," kata Nezar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika