REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai pertemuan rapat gubernur DKI Jakarta dan beberapa kepala daerah lain dengan Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) pada Senin lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lalu akan fokus membuat perencanaan integrasi transportasi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Salah satu hal yang menjadi fokus perhatian pemprov adalah penambahan armada untuk transportasi massal. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Transportasi DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menyebutkan, pihaknya telah menginisiasi integrasi bus kecil, sedang, maupun besar.
“Kita sudah melakukan perhitungan dan kajian. Kalau misalnya angkutan bus kecil ini diintegrasikan dalam satu platform, itu kilometer tempuhnya layanan Transjakarta itu sampai 2.000 kilometer (km). Itu yang jadi concern. Jadi, 2.000 km adalah total km layanan dari transportasi Transjakarta,” ujar Sigit di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/1).
Menurut dia, integrasi transportasi menjadi kunci keberhasilan transportasi untuk mendorong modal share atau pembagian ke arah yang lebih baik. Sebab, saat ini, kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) masih di angka 19 persen walaupun mengalami peningkatan.
Dia menyebutkan, pihaknya harus berupaya lebih keras lagi untuk mencapai target PSO 60 persen. Salah satunya adalah dengan menggunakan rekayasa trayek dan juga integrasi transportasi.
Dia tak memungkiri, armada transportasi massal di DKI Jakarta masih jauh dari target. Dalam catatannya, untuk terintegrasi dengan wilayah Jabodetabek, DKI Jakarta masih membutuhkan sebanyak 30 ribu bus kecil.
Selain bus kecil, jumlah bus sedang juga masih harus diperbanyak lagi sampai 3.000 unit dan bus besar harus ditambah sampai sekitar 2.300-an unit. Jumlah itu yang akan ditargetkan sampai 2030 nanti.
Lain halnya dengan kondisi di DKI Jakarta sendiri. Program integrasi Jak Lingko, kata dia, memiliki target penambahan bus mencapai 8.000 unit. Sebab, total pengoperasian Jak Lingko membutuhkan armada sebanyak sekitar 8.300 unit.
“Ya, itu yang kita targetkan Jak Lingko 8.329 bus kecil. Penambahan armada yang bergabung, iya. Tapi, kalau kita bicara revitalisasi armada, kita mengacu pada Perda (Peraturan Daerah) Nomor 52 Tahun 2014,” ujar dia.
Penambahan armada bus sedang, kata dia, juga telah dibahas pada 21 Januari lalu. Kontrak lokal dengan para penyedia bus sedang atau operator juga saat ini tengah beproses.
Setidaknya ada sebanyak tiga operator yang saat ini masih berproses. Targetnya, berkas-berkas administrasi bisa segera diserahkan dan diselesaikan pada awal Ferbruari mendatang.
Soal rencana pembangunan jalur rel kereta dalam kota, VP Komunikasi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Eva Chairunnisa menyebut pihaknya sangat mendukung usulan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, itu untuk kenyamanan dan keamanan penumpang.
“Sebagai operator sarana KRL (kereta rel listrik—Red), kita sangat mendukung. Ini hal yang sangat positif karena, biar bagaimanapun, ini meningkatkan kesalamatan dan keamananan pada saat perjalanan KRL,” ujar Eva kepada Republika, Selasa (29/1).
Sebab, kata dia, perlintasan sebidang sangat rawan kecelakaan. Perlintasan juga kerap menjadi penyebab utama terganggunya headway atau waktu antara dua sarana angkutan untuk melewati suatu titik stasiun kereta api hingga waktu tempuh menjadi lebih lama.
“Kalau KRL mengalami kerusakan, itu berimbas ke belakang. Nah, sehingga dengan rencana pembangunan peningkatan track ataupun underpass dan atau flyover di atas perlintasan sebidang ini sebuah hal yang sangat positif,” kata dia.
Namun, dia menyatakan, headway yang lama juga terjadi karena berbagai sebab.
Selain itu, dia juga menyambut positif adanya usulan mengenai rute pengoperasian hanya di wilayah DKI Jakarta.
Sementara, nantinya akan ada pengoperasian stasiun-stasiun yang menjadi stasiun transit antarkota. Pihaknya pun siap menambah armada bila nantinya usulan itu akan diaplikasikan.
“Kalau itu sih masalah jumlah armada kita siap. Untuk kesiapan sarana, kita siap lah, yang penting kan pasti akan ada koordinasi,” ujar Eva.
Menurut catatannya, panjang jalur keseluruhan lintas operasional KRL adalah 417 km. Relasinya itu adalah Bogor-Jakarta Kota, Cikarang-Bekasi-Jakarta Kota, Rangkasbitung-Parung Panjang-Tanah Abang, Tanjung Priok-Jakarta Kota, Tangerang-Duri, dan Nambo-Angke.
Jumlah total rangkaian KRL yang beroperasi yaitu sebanyak 83 rangkaian. Satu rangkaian terdiri atas delapan hingga 10 kereta sehingga total kereta adalah sekitar 980-an kereta.
Senior Manager Humas KA Daerah Operasi (Daop) 1 Edy Kuswoyo pun mendukung usulan Gubernur DKI Jakarta dan pemprov. “Pokoknya, kalau masalah program dari Pemda DKI, naikin perlintasan, itu nanti jadi bagus banget. Nah, itu memang maunya PT Kereta Api,” kata Edy.
Dia menegaskan, dengan adanya usulan itu dan nantinya diterapkan, headway pun jadi tidak terganggu. “KA jadi tidak terganggu dan lancar,” ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengusulkan pembangunan infrastruktur masif di DKI akan dilakukan secara cepat dan dikerjakan secara bersamaan dalam kurun waktu 10 tahun. Hal itu guna tercapainya integrasi transportasi dan tata ruang di wilayah Jabodetabek.
Selain itu, Anies juga mengusulkan pembangunan jalur kereta api dalam kota. Hal itu ditujukan agar di dalam Kota Jakarta nantinya tidak ada lagi perlintasan sebidang.
“Termasuk yang saya sampaikan urgent (darurat) untuk dikerjakan, insya Allah, ini akan langsung disiapkan jalur kereta api di dalam kota sehingga tidak ada lagi persimpangan sebidang,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika