Keprihatinan Atas Capaian Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku prihatin dengan skor Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2018. Meskipun naik dalam hal peringkat dan angka, menurut Agus pencapaian Indonesia masihlah kurang karena masih berada di bawah angka 50 poin dan hanya naik satu poin dari tahun sebelumnya.

Agus pun meminta komitmen seluruh pihak untuk turut berupaya mencegah dan memberantas korupsi. "Kita prihatin kok merah terus kapan kuningnya. Pasti kita tidak mau mewariskan ke anak cucu kita. Mari kita berkomitmen secara bersama-sama dengan semangat yang sangat kuat di masing-masing bidangnya untuk mencegah dan meminimalisir korupsi terjadi di negara kita," ujar Agus di Gedung KPK Jakarta, Senin (29/1).

Agus menegaskan, KPK tak bisa bekerja sendirian dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi seharusnya menjadi komitmen dan upaya bersama baik dari pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, presiden dan jajaran pemerintahan harus menjadi pihak yang memiliki komitmen dan agenda yang jelas dalam pemberantasan korupsi, sementara KPK merupakan lembaga yang mengakselerasi program-program yang dicanangkan Presiden.

"Kapan road map pemberantasan korupsi bisa dijalankan dan jalan apa yang akan dilakukan itu mestinya beliau (Presiden) yang memiliki komitmen," tegas Agus.

Menurut Agus, KPK telah melakukan sejumlah langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi. Untuk pencegahan korupsi di sektor politik misalnya, Agus mengatakan, KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mendorong perbaikan sistem pemilu. Tak hanya itu, KPK dan LIPI juga sudah menyusun Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang ditandatangani oleh pimpinan 14 partai politik saat peringatan Hari Antikorupsi Se-dunia beberapa waktu lalu.

"Karena itu sekali lagi (KPK) sebagai pendorong mungkin bisa tapi teman-teman di eksekutif, Presiden atau teman-teman di legislatif yang punya kewajiban agar mewujudkan nengara kita bebas korupsi," tegasnya.

Sementara Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku menerima hasil CPI tahun ini. "Apakah mungkin ada kesalahan, kalau komponen survei untuk Indonesia ada 9, yang paling penting Indoenesia dari antara 9 survei ini mana yang tinggi mana yang rendah jadi fokus kita di situ, dan kebetulan penegakan hukum rendah," tutur Syarif.

Ia pun berharap dengan meningkatnya CPI di tahun 2018 juga mendorong pemerintah terus memikirkan strategi nasional pencegahan korupsi.

"Alhamdulillah hari ini skornya kita naik 1 dan peringkatnya naiknya lumayan signifikan sampe 7 naiknya. Namun, tetap harus memikirkan bagaimana strategi nasional pencegahan korupsi itu. Khususnya world justice project. Itu yang sedang kita pikirkan bersama. apa program aksinya," kata dia.

Korupsi kepala daerah.

Syarif mencontohkan kerjasama KPK, Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam memperketat badan pengawasan di MA agar integritas hakim bisa dijalankan dengan baik.

"Untuk di Kepolisian, kita akan bicara tim ini tim Stranas akan dengan Bappenas. tadi saya sudah bisik-bisik dengan pak Menteri dengan pak Kapolri kira-kira apa yang kita akan kerjakan di sana. tetapi ada beberapa hal yang sebenarnya kita akan, sudah ada dalam pemikiran kita. Salah satunya itu pemetaan peningkatan karir di polisi ya itu akan diperbaiki," terang Syarif.

Kemudian, lanjut Syarif, yang diperbaiki adalah sistem tindak lanjut pelaporan masyarakat yang berhubungan dengan Kepolisian ihwal rekrutmen, baik untuk anggota Bintara maupun untuk yang di Akademi Kepolisian. Syarif menilai saat ini perekrutan sudah jauh lebih baik.

"Untuk di Kejaksaan yang paling penting itu yang itu tadi, yang sistem rekrutmen di Kejaksaan. Termasuk juga, yang polisi dan kejaksaan ini remunerasinya belum dipenuhi 100 persen seperti Pengadilan ya. Jadi saya pikir itu Kementerian Keuangan harus juga memperhatikannya," ujarnya.

Sementara Menteri Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan terdapat beberapa hal penting yang harus diawasi dalam pemberantasan korupsi. Yakni terkait perizinan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi,

"Yang harus diperhatikan perizinan, dan pemerintah sudah lucnurkan online single submission, OSS sudah baik tapi siapa yang memakainya, itu harus meyakinkan semua stakeholder di pusat dan daerah, OSS harus yakinkan single potential investor masuk ke Indonesia, kalau ini bisa country risk bisa menurun lebih tajam lagi karena harapannya adalah bebas korupsi," tuturnya.

Menurut Bambang, korupsi di tata niaga, tata kelola dari sektor ekstraktif baik kehutanan pertambangan masih menjadi tantangan terberat. Karena ekstraktif memiliki masalah lingkungan hidup. Namun, yang paling berbahaya adalah kurang bisa mengatasi perilaku koruptif karena sulit untuk mengatasi proses ekstrasinya sendiri dan begitu besarnya transaksi keuangan baik kehutanan dan pertambangan.

"Penerapan manajemen antisuap, kami perhatikan di sektor swasta makin tinggi komitmen untuk menjauhi suap tapi seperti yang kami sering dengar dimana ada beberapa kasus KPK tangkap pelaku swasta perizinan. Jadi strategi nasional bukan bicara penindkanan tapi sulitnya pencegahan, terutama penyuapan yang berulang-ulang dan tidak dalam jumlah kecil, kalau swastanya mengatakan maunya gak suap tapi bisnis gak berkembang," tuturnya.

Sebelumnya, Corruption Perception Indeks (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2018 dinyatakan naik satu poin dari tahun sebelumnya. IPK Indonesia pada tahun 2018 adalah 38 dari angka 100. Sebelumnya pada tahun 2017 IPK Indonesia adalah 37.

"‎Skor indonesia 38 poin, peringkat 89 di dunia, naik satu poin, sementara untuk peringkat kita naik 7 angka," kata Manajer Riset TII, Wawan Suyatmiko di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (29/1).

Wawan menjelaskan metodelogi yang digunakan CPI adalah dengan mengumpulkan sumber survei di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri terdapat sembilan sumber data yang dipergunakan untuk menyusun CPI tahun 2018.

Terdapat dua sumber data yang menyumbang kenaikan IPK Indonesia tahun 2018, yakni Global Insight Country Risk Ratings dan PERC (Political and Economic Risk Consultancy) Asia Risk Guide. Sementara lima sumber data memberikan skor stagnan yakni, World Economic Forum, PRS International Country Risk Guide, Bertelsmann Foundation Transform Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, dan World Justice Projects. Sedangkan dua sumber data mengalami penurunan yakni lMD World Competitiveness Yearbook dan Varieties of Democracy Projects.

"Menaikan signifikan dalam Global Insight Country Risk Ratings. Proses kemudahan berusaha, perizinan, dan investasi menjadi salah satu daya ungkit yang besar untuk CPI kita. Yang stagnan dan turun banyak berbicara relasi antara pebisnis dan politisi," terangnya.

Skor CPI sendiri berada dalam rentang 0-100, di mana 0 berarti negara dipersepsikan korupsi, sementara skor 100 berarti dipersepsikan bersih dari korupsi. Selain Indonesia, terdapat sejumlah negara yang meraih skor CPI 37 dengan peringkat 89, yakni Bosnia-Herzegovina, Srilanka, dan Swaziland.

Sementara di antara negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ke-4 di bawah Singapura yang meraih skor 85, Brunei Darussalam (63) dan Malaysia (47). Sementara skor tertinggi atau yang dipersepsikan paling bersih dari korupsi diraih oleh Denmark (88), dan Selandia Baru (87). Empat negara, yakni Singapura, Finlandia, Swedia dan Swiss berada pada peringkat ketiga dengan raihan skor IPK 85.

Sementara peringkat keempat diraih Norwegia yang meraih skor 84 disusul Belanda di peringkat kelima dengan skor 82. Sementara lima negara yang dipersepsikan paling korup di dunia, masing-masing negara Yaman, Korea Utara (14), Suriah dan Sudan Selatan (13) serta Somalia (10).