Selasa 29 Jan 2019 20:42 WIB

Rusia dan Cina Kecam Sanksi AS untuk Venezuela

Intervensi AS dalam krisis Venezuela dinilai memiliki konsekuensi serius.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini
Ratusan orang menggelar aksi damai di berbagai kota di Venezuela sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.
Foto: EPA
Ratusan orang menggelar aksi damai di berbagai kota di Venezuela sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia dan Cina mengecam sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS) terhadap perusahaan energi Venezuela. Kedua negara itu menilai intervensi AS dalam krisis politik Venezuela memiliki konsekuensi serius.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan hingga saat ini Rusia masih mendukung pemerintahan Nicholas Maduro. "Rusia melakukan segalanya untuk mendukung pemerintah Maduro yang sah," katanya pada Selasa (29/1), dikutip laman CNBC.

Moskow menentang segala bentuk campur tangan asing dalam urusan politik internal Venezuela. Menurut Peskov, apa yang dilakukan AS di Venezuela dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang juga mengecam sanksi yang dijatuhkan AS terhadap perusahaan energi Venezuela. "Sanksi negara yang relevan terhadap Venezuela akan menyebabkan memburuknya kondisi kehidupan rakyat di sana," ujar Geng.

Menurutnya, AS harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul dari tindakannya terhadap Venezuela. "Negara-negara itu harus memikul tanggung jawab atas konsekuensi serius untuk hal ini," katanya.

Pada Senin (28/1), AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan energi milik Pemerintah Venezuela, yakni Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Menurut penasihat keamanan nasional AS, sanksi itu diperkirakan akan memblokir 7 miliar AS aset PDVSA. Selain itu, sanksi berpotensi melenyapkan pendapatan ekspor PDVSA sebesar 11 miliar dolar AS pada tahun mendatang.

Sanksi itu sengaja dijatuhkan sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintahan Maduro. Washington memperingatkan sanksi hanya akan dicabut jika Maduro menyerahkan kekuasaannya kepada pemimpin oposisi Juan Guaido.

Pekan lalu Majelis Nasional Venezuela telah menyatakan bahwa kepemimpinan Maduro tidak sah. Hal itu dilakukan berbarengan dengan gelombang demonstrasi oleh ratusan ribu warga Venezuela yang menuntut Maduro mundur dari jabatannya.

Guaido selaku pemimpin Majelis Nasional kemudian memproklamirkan dirinya sendiri sebagai presiden sementara negara tersebut. Beberapa negara, seperti AS, Israel, dan Australia telah mengakui serta mendukung kepemimpinan Guaido.

Baca: Perang Dukungan Maduro Vs Guaido di Venezuela

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement