REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono membenarkan adanya penambahan rute baru di DKI Jakarta nantinya akan dijalankan menjelang kereta moda raya terpadu (MRT) beroperasi. Rute-rute itu dilakukan penyesuaian menuju Stasiun MRT.
"Ya jadi rute-rute Transjakarta baru penyesuaian menuju stasiun MRT. Masuk ke (stasiun MRT) Lebak Bulus, masuk ke Fatmawati. Blok M-Pondok Labu nanti bisa melewati stasiun MRT,” kata Agung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/4).
Mengenai bus pengumpan untuk MRT, pihaknya menyebut akan mengusahakan seoptimal mungkin penyediaannya. Sebab, untuk menyediakan bus pengumpan untuk MRT harus ada kajian yang lebih jauh.
Kajian itu meliputi jumlah penumpang sesuai dengan kebutuhan penumpang yang ada. “Ada yang sudah real banget penumpang lebih banyak. Cinere Bintaro BSD, pemprov mendukung untuk buka,” kata Agung.
Nantinya penumpang harus turun terlebih dahulu dari Transjakarta. Oleh sebab itu, dia menginginkan ketika MRT telah beroperasi, rute pun juga telah siap. Perihal integrasi karti Jak lingko, Agung mengatakan MRT masih melakukan proof of concept dari kartu bank yang bisa dipakai ke MRT.
“8 Februari ini akan diuji kalau bisa dipakai di MRT. Maret saat beroperasi bisa digunakan penumpang MRT,” jelas dia.
Tarif MRT
Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menyebut pada pertemuan rapat di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (4/2) lalu, tak menyinggung soal tariff MRT. Dia mengaku belum tahu mengenai perkembangan lebih lanjut mengenai tarif MRT.
Dia menuturkan, pihaknya sendiri telah mengajukan tarif sebesar Rp 8.500 hingga Rp 10.000 per kilometer. “Mungkin sekarang saya enggak tahu prosesnya soal integrasi tadi bagaimana melakukan integrasi ya itu. Pasti subsidi. Rp 8.500 itu subsidi sudah angka subsidi,” jelas dia.
Pihaknya juga telah menerbitkan kartu untuk pembayaran yang juga telah terintegrasi dengan kartu Jak Lingko. Kartu itu diberi nama kartu Jelajah. Kartu ini memiliki sistem dari MRT sendiri. Rencananya, pihaknya akan menerbitkan kartu berikutnya yang telah dilakukan integrasi.
William juga menjelaskan mengapa kartu yang digunakan untuk pembayaran MRT tak menggunakan kartu Jak Lingko. “Kan butuh waktu proses integrasi sementara MRT sudah mau beroperasi di bulan Maret. Nggak mungkin karena kita kan harus bikin kartunya lama sementara kartu MRT sudah dibikin setahun yang lalu,” kata dia.
Kartu itu, kata dia, telah lolos seleksi Bank Indonesia. Sementara dalam waktu dekat, pihaknya akan mulai melibatkan tujuh bank yang lain. “Kartu bank. Jadi nanti pada saat MRT berperasi itu yang pertama adalah kartu mrt sendiri yang kedua adalah tujuh kartu bank lain yang kita seleksi ini,” kata dia.
Pengamat Transportasi Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno menyatakan, usulan tarif MRT Jakarta sebesar Rp 8.500 per 10 kilometer masih dalam batas kewajaran. Menurut dia di Jakarta, Selasa, ada sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan pihak manajemen dalam menentukan tarif, yaitu bagaimana tingkat kemampuan masyarakat untuk membayar, serta bagaimana tingkat kemauan warga untuk membayar.
Djoko menegaskan bahwa transportasi umum seperti MRT perlu untuk disubsidi oleh pemerintah. Bahkan, ia mengingatkan bahwa di sejumlah kota di dunia sudah ada yang sampai menggratiskan transportasi umumnya.
“Bila dibandingkan dengan tarif KRL, itu berbeda karena infrastruktur KRL sudah ada dasarnya dari dulu, sedangkan MRT dibangun dari nol,” kata Djoko, Selasa (5/2).
Sebelumnya, Manajemen PT Moda Raya Transportasi (MRT) mengusulkan tarif sebesar Rp 8.500 per 10 kilometer kepada Pemprov DKI Jakarta dan masih menunggu persetujuan. Menurut Direktur Utama MRT Jakarta, William Sabandar di Jakarta, Rabu (30/1), sebenarnya biaya dana yang dibutuhkan satu orang dalam satu perjalanan sekitar Rp 30 ribu per orang.
"Namun hal tersebut tidak bisa dibebankan pada masyarakat," kata William. Hal ini mengingat masih cukup banyak kekurangan tersebut, kata William, pihaknya berupaya mengembangkan bisnis untuk memenuhi kekurangan pendapatan pada tiket.
Ikuti Whatsapp Channel Republika