REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Achris Sarwani menilai, Pemerintah Provinsi NTB, terutama Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, bisa melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur statistik mendalam tentang dunia pariwisata.

Menurut Achris, data statistik yang ada dapat memberikan evaluasi bagi setiap program yang sedang dijalankan Dispar NTB. Dia mencontohkan, sektor pariwisata Bali yang saat ini sedang meningkatkan kualitas, dalam hal ini mendorong peningkatan spending atay pengeluaran dan belanja wisatawan saat berkunjung ke Bali.  

"Dari data BPS, rata-rata spending wisatawan di Bali sekira 1.000 dolar AS, hal ini yang ingin ditingkatkan," ujar Achris saat kunjungan ke Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/2). 

Kata Achris, Bali tak lagi sekadar mengejar kuantitas dari jumlah wisatawan, melainkan juga mendorong peningkatan pengeluaran saat berada di Bali. Dia menilai, data seperti ini belum dimiliki NTB. 

Achris mengambil contoh lain tentang keterlibatan BPS dalam setiap kegiatan pariwisata di Bali. "Saat IMF World Bank juga melibatkan BPS sehingga diketahui nilai transaksi yang berputar selama kegiatan," ucap Achris. 

NTB, kata dia, juga bisa melakukan hal serupa. Dia mencontohkan ajang Lombok Sumbawa Great Sale yang berlangsung Januari-Februari 2019 bisa melibatkan BPS agar diketahui jumlah nilai transaksi yang lebih akurat. "Di NTB belum begitu, tapi pasti akan mengarah ke situ, mungkin dengan biaya metodologi yang lebih murah juga bisa," ucap Achris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika