REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam waktu dekat akan bertemu dengan Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar untuk membahas sturktur harga avtur. Hal itu terkait dengan melonjaknya harga tiket pesawat.
Menurut Sri Mulyani, jika memang ada kaitannya dengan perpajakan, maka Kemenkeu akan ikut memformulasikan skema perpajakan tersebut.
"Kita perlu lihat dulu struktur biaya avturnya seperti apa. Seperti apa peranan pajaknya. Nanti saya ketemu sama pak Jonan dan pak Arcandra untuk diskusi soal ini," ujar Sri Mulyani di Istana Wakil Presiden, Selasa (12/2).
Baca juga, Menkeu Upayakan Pajak Avtur Setara dengan Negara Lain.
Sri juga menjelaskan sebenarnya kalau untuk struktur perpajakan dan insentif dalam komponen harga minyak sudah diatur olehnya dari hasil diskusi dengan Menteri ESDM. Hanya saja, kata Sri dalam pertemuannya dengan Jonan dan Arcandra nanti, akan lebih rinci melihat rumusan struktur harga milik Pertamina, sebagai satu satunya penyalur avtur.
"Sebenarnya untuk struktur insentif dari sisi perminyakan sudah dirumuskan bersama dengan pak Jonan dan pak Arcandra kemarin," ujar Sri.
Senada dengan Sri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan juga menjelaskan pemerintah akan mencari solusi segera dari persoalan avtur ini yang disebut sebut sebagai salah satu penyebab harga tiket pesawat mahal.
Luhut bahkan mengatakan ini merupakan kasus lama, dan ia mengatakan tidak boleh ada monopoli penjualan avtur sebagaimana terjadi saat ini. "Kasus lama itu. udah berapa tahun. Ya memang ada monopoli pertamina. Kita coba cari solusinya," ujar Luhut di Istana Wakil Presiden, Selasa (12/2).
Namun, Luhut menjelaskan memang di satu sisi persoalan avtur ini, Pertamina tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Sebab, menurut Luhut, Pertamina juga mempunyai kewajiban untuk menyalurkan Avtur ke bandara dan daerah terpencil. Ini, kata Luhut membutuhkan biaya transportasi dan operasional yang besar.
"Tapi kan memamg pertamina punya kewajiban buat nyalurin ke daerah terpencil juga kan harus subsidi kan. Nah itu harus dihitung," ujar Luhut.
Luhut juga menilai, apabila membandingkan harga avtur yang ada di Indonesia ini memang tidak semudah membalikan tangan. Selama ini tidak ada parameter pembanding dari badan usaha lain. Sementara membandingkan harga avtur di Indonesia dengan negara tetangga Singapura juga tidak tepat.
"Kita gak bisa juga bandingkan dengan singapura juga, gak adil juga. Singapura cuman satu wilayah. Kita banyak wilayah," ujar Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika