Ahad 17 Feb 2019 17:28 WIB

Jokowi akan Beri Insentif Pajak untuk Startup

Jokowi mengakui dana R&D di Indonesia belum besar dibanding negara lain

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Seskab Pramono Anung (kiri) dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki (kanan) menjawab pertanyaan jurnalis usai menerima CEO Bukalapak Achmad Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Seskab Pramono Anung (kiri) dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki (kanan) menjawab pertanyaan jurnalis usai menerima CEO Bukalapak Achmad Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai melakukan diskusi dengan CEO Bukalapak, Achmad Zaky, di Istana Merdeka pada Sabtu (17/2) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya untuk mendukung startup di Indonesia dalam melakukan riset dan pengembangan (R&D). Salah satu bentuk dukungan yang akan diberikan adalah skema insentif berupa super deductible tax atau pengurangan pajak di atas 100 persen.

Insentif super deductible tax diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan inovasi.

Baca Juga

"Itu masih dalam proses dibicarakan untuk berikan super deductible tax dalam rangka pengembangan SDM dan inovasi. Bahwa kita harus mendorong startup kita," jelas Jokowi usai bertemu CEO Bukalapak, Achmad Zaky, Sabtu (16/2).

Jokowi juga mengakui bahwa dana riset dan pengembangan di Indonesia belum terbilang 'besar' bila dibandingkan dengan negara lain. Angka anggaran R&D di Indonesia, Jokowi menyampaikan, baru Rp 26 triliun.

Angka ini bahkan lebih rendah ketimbang angka yang disampaikan Zaky dalam cuitannya di media sosial bahwa anggaran R&D Indonesia di angka 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 28,3 triliun.

"Supaya kita semuanya tahu bahwa dana pengembangan dan riset ini kita sudah Rp 26 triliun. Tetapi kita, ini harus sebuah kelembagaan besar. Agar arahnya jelas. Tembakannya tepat, sehingga inovasi negara ini bisa muncul," ujar Jokowi.

Jokowi memandang penting untuk membentuk sebuah kelembagaan khusus baru yang mengurusi riset. Tujuannya, ujar Jokowi, menyediakan muara bagi riset dan pengembangan yang selama ini tersebar di kementerian dan lembaga negara.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement