Senin 18 Feb 2019 13:09 WIB

PM Australia Tuding Negara Asing Lakukan Serangan Siber

Para peretas membajak jaringan komputer sejumlah partai besar Australia.

Scott Morrison sekarang menjadi perdana menteri australia yang baru menggantikan Malcolm Turnbull.
Foto: ABC
Scott Morrison sekarang menjadi perdana menteri australia yang baru menggantikan Malcolm Turnbull.

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Senin (18/2), mengatakan serangan dunia maya terhadap anggota parlemen bulan ini kemungkinan dilancarkan oleh negara asing tertentu. Dia juga mengatakan jaringan komputer sejumlah partai politik besar diretas menjelang pemilu yang akan digelar pada Mei.

Anggota parlemen bulan ini diberi tahu agar segera mengganti kata kunci mereka setelah badan intelijen siber Autralia mendeteksi adanya serangan terhadap jaringan komputer parlemen nasional. Morrison mengatakan para peretas membajak jaringan komputer sejumlah partai besar Australian.

Baca Juga

"Ahli siber kami meyakini negara dengan sistem mutakhir menjadi aktor yang bertanggung jawab atas aktivitas jahat ini. Kami juga menyadari jaringan komputer sejumlah partai politik besar, Liberal, Labor, dan Nationals turut terkena dampak serangan tersebut," kata dia di hadapan anggota parlemen.

Morrison tidak mengungkapkan informasi apa yang diakses oleh peretas, namun dia menuturkan tidak ada bukti dalam campur tangan pemilu. Australia akan kembali menggelar pemilu pada Mei.

Morrison tidak menyebutkan nama tersangka siapa pun, namun analis pemerintah mengatakan Cina, Rusia dan Iran menjadi penyebab yang paling mungkin. Hubungan Australia dengan Cina memburuk sejak 2017, setelah Australia menuduh Cina campur tangan dalam urusan dalam negeri Australia. Sejak itulah kedua negara berupaya memperbaiki hubungan mereka, namun Australia tetap bersikap waspada terhadap Cina.

Ketegangan keduanya pada bulan ini meningkat setelah Australia membatalkan visa salah satu pengusaha terkemuka Cina. Pembatalan tersebut terjadi hanya beberapa bulan setelah Australia melarang raksasa telekomunikasi Huawei Technologies memasok perangkat ke jaringan broadband 5G milik mereka.

Menurut kesimpulan para penyidik Amerika Serikat, badan intelijen militer Rusia GRU secara diam-diam mengawasi sistem komputer calon presiden dari Partai Demokrat AS, kampanye presiden 2016 Hillary Clinton dan komite kampanye. Peretas juga mencuri sejumlah besar data, menurut kesimpulan tersebut.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement