REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Turki dan Inggris menyuarakan keprihatinan mereka atas perlakuan buruk pemerintah Cina terhadap masyarakat Uighur dan muslim lainnya di Xinjiang. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu meminta Beijing untuk melindungi kebebasan beragama dan identitas budaya masyarakat Uighur.
Isu itu langsung muncul ketika forum Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) membuka sesi utama. Diplomat dan aktivis mengatakan Cina sudah melobi untuk menghindari pembahasan tentang kebijakan mereka di Xinjiang dan isu hak asasi manusia lainnya.
Cavasoglu tidak menyebutkan secara spesifik penahanan Muslim Uighur di Xinjiang. Tapi di depan negara-negara anggota PBB lainnya di forum tersebut ia mengatakan laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami orang Uighur dan muslim lainnya di Xinjiang sangat memprihantinkan.
"Harus ada jarak pembeda antara teroris dan rakyat tidak bersalah," kata Cavasoglu, Selasa (26/2).
Negara-negara Barat menoleh ke Turki dan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) untuk menyoroti apa yang disebut kelompok pembela HAM sebagai kamp pengasingan di Xinjiang. Cina mengatakan kamp itu sebagai fasilitas vokasi dan pelatihan yang sebelumnya berhasil menghentikan serangan teror yang menurut mereka dilakukan kelompok separatis dan militan Islam.
Inggris satu-satunya negara yang bergabung dengan Turki yang ingin membahas isu tersebut. Menteri Luar Negeri dan Persemakmuran Lord Ahmad mengatakan sangat prihatin dengan persekusi yang dialami Muslim Xinjiang.
Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, mengikuti kelas Bahasa Mandarin, Jumat (3/1/2019).
Pakar PBB dan aktivis mengatakan kamp pengasingan itu menahan jutaan orang Uighur yang berbicara dengan bahasa Turk dan kelompok muslim lainnya. Cina membantah memperlakukan Muslim Uighur dengan buruk dan mengkritik Dewan HAM PBB telah mengintervensi kedaulatan mereka.
Cavasoglu tidak menyerang Cina secara terang-terangan. "Dan saya harus garis bawahi kami mendukung kebijakan One China," katanya.
Ia merujuk sikap Cina terhadap Taiwan dan wilayah otonomi lainnya termasuk Xinjiang dan Tibet. Cavasoglu tidak serta merta menyerang pemerintah Cina.
"Kami mendorong dan berharap pihak berwenang Cina menghargai hak asasi manusia universal, termasuk kebebasan beragama, dan sepenuhnya melindungi identitas budaya Uighur dan muslim lainnya," kata Cavasoglu.
Cina sebagai anggota ke-47 Dewan HAM PBB tidak segera menanggapi pernyataan Cavasoglu ini. Tapi delegasi mereka dipersilahkan untuk menjawab tuduhan tersebut setelah sesi selesai.
Pada pekan lalu, diplomat senior Cina mengatakan kontra-terorisme dan deradikalisasi negaranya di Xinjiang harusnya di apresiasi. Karena pemerintah Cina telah berhasil mengimplementasikan metode baru dalam mengatasi permasalahan tersebut.
