REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk membuat masyarakatnya sejahtera. Di antara indikator kesejahteraan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah tercukupinya kebutuhan makan, sandang, tempat tinggal, dan kesehatan.
“Jihad hukumnya fardu kifayah (kewajiban kolektif). Di antara jihad yang wajib adalah menjamin kesejahteraan masyarakat, Muslim atau non-Muslim,” ujar Kiai Said dalam pembukaan Nahdlatul Ulama Expo di Alun-alun Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (26/2).
Atas dasar itu ia mendukung NU Expo 2019 yang digelar sebagai bagian dari rangkaian Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, 27 Februari-1 Maret 2019. Munas-Konbes NU 2019 mengusung tema "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat".
Di mana ratusan jenis usaha yang dikelola oleh warga NU dipamerkan dalam acara ini, mulai dari manufaktur, kerajinan, usaha budi daya, dan bisnis lainnya. Berbagai macam ditata rapi dalam tenda-tenda warna putih yang berderet di area Alun-alun.
Kiai Said mengaku sangat senang dengan program-program peningkatan perekonomian masyarakat seperti pameran usaha warga NU yang diselenggarakan saat ini. Menurutnya kegiatan tersebut bisa mengangkat kesejahteraan warga dan dapat memperpendek jarak ketimpangan sosial yang begitu tinggi saat ini.
"Idealnya (postur) perekonomian masyarakat kita yang kelas menengah banyak, yang miskin sedikit dan yang kaya sedikit. Tidak seperti sekarang, yang miskin banyak, yang kaya sedikit. Kalau masyarakatanya sejahtera, maka gampang diajak beribadah," kata doktor jebolan Universitas Ummul Qura Makkah ini.
Ini sebagai pelaksanaan dari mandat keagamaan dan kebangsaan, Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 kali ini akan menyoroti sejumlah persoalan strategis, antara lain RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua Panitia Nasional NU EXPO 2019, Arif Rahmansyah Marbun, menjelaskan kegiatan ini sebagai upaya NU untuk membangun perekonomian bangsa dengan berbasis masyarakat.
"Di tengah kontestasi ekonomi yang semakin ketat, kita ingin memperkenalkan peluang pengembangan ekonomi pesantren dalam ruang yang lebih luas lagi," kata Sekretaris Lembaga Perekonomian PBNU ini.
"Kita ingin bersama-sama meningkatkan sumber daya, meningkatkan jaringan pasar, dan meningkatkan kualitas produk-produk berbasis pesantren sekaligus," sambungnya.
Sementara itu Ketua Panitia Daerah NU Expo, Asep Syaripudin yang juga wakil ketua PWNU Jawa Barat mengungkapkan kegiatan ini diikuti 234 unit usaha, yang merupakan perwakilan pesantren, UMKM, dan pegiat ekonomi kreatif yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari banjar, Ciamis, Garut, Tasikmalaya, bandung dan kabupaten kota sejawa barat serta dari berbagai propinsi yang diindonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika