REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengatakan sudah ada kemajuan terkait pemenuhan hak-hak perempuan di dunia. Namun Guterres menyoroti perlunya peningkatan jumlah pembuat keputusan perempuan untuk membela hak-hak perempuan.
Dalam memeringati Hari Perempuan Internasional pada Jumat (8/3), Guterres mengatakan, PBB telah menempatkan lebih banyak perempuan di posisi manajeman senior dari pada sebelumnya. "Kita hidup di dunia yang didominasi pria dengan budaya yang pula didominasi pria," ujar Guterres dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Anadolu Agency, Sabtu (9/3).
Guterres menilai, ketika setiap orang melihat hak-hak wanita sebagai tujuan bersama, maka alur kehidupan dapat menguntungkan semua orang. "Yang akhirnya kita akan mengubah keseimbangan," kata dia.
Sementara Amerika Serikat (AS) juga menekankan betapa pentingnya perjuangan hak-hak perempuan. AS menyoroti berbagai insisiatif yang diambil dalam melibatkan perempuan.
Pemerintah Presiden Donald Trump telah mengenalkan Women’s Global Development and Prosperity Initiative. Prakarsa tersebut disusun untuk membantu setidaknya 50 juta perempuan di negara-negara berkembang berpartisipasi penuh dan bebas dalam ekonomi lokal pada tahun 2025.
"Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, bebas dari diskriminasi dan ketidakadilan, menghasilkan negara yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih bebas," ujar Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengakui hambatan terhadap kesetaraan perempuan masih ada di seluruh dunia. Pompeo mengatakan, AS dalam hal ini berusaha untuk mewujudkan potensi penuh perempuan.
Bank Dunia mencatat, hanya enam dari ekonomi di dunia yang menawarkan hak yang sama bagi pria dan wanita dalam hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. PBB memperkirakan akan membutuhkan 170 tahun untuk menutup kesenjangan gender ekonomi bagi perempuan dan laki-laki.
Sebanyak 740 juta perempuan memiliki akses terbatas ke perlindungan sosial, layanan publik, dan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas dan keamanan pendapatan mereka. PBB juga mencatat, bahwa di daerah yang rentan kasus pembunuhan, perempuan lebih sering menjadi korbannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika